Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Disdukcapil Pangandaran menggelar kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 61 tahun 2015 tentang Persyaratan Ruang lingkup dan tatacara pemberian hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik di Aula Grand Mutiara Pangandaran, Senin (10/12/2018).
Kepala Disdukcapil Pangandaran, Tantan Roesnandar, mengatakan, sosialisasi ini dalam rangka pemanfaatan data kependudukan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berbasis pelayanan kepada masyarakat.
“Bahwa untuk memperoleh data kependudukan haruslah dipenuhi prosedur dan tata cara yang ditentukan sesuai permendagri no 61 tahun 2015. Semua pengguna akan memanfaatkan data kependudukan dari Disdukcapil sesuai arahan dan izin dari Bupati, kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pengguna dalam hal ini SKPD,” jelas Tantan Roesnandar kepada Koran HR.
Untuk implementasi pelayanan tersebut, SKPD harus terlebih mempunyai aplikasi yang dapat terhubung dengan server warehouse di Disdukcapil.
Masih dikatakan Tantan, bahwa pemanfaatan data kependudukan ini banyak manfaatnya, terutama dalam perencanaan pembangunan, pelayanan masyarakat dan lainnya.
“Ini sangat memerlukan kerjasama dari seluruh SKPD serta partisipasi yang sungguh-sungguh agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik, cepat, tepat serta mudah dan juga komitmen untuk menyukseskan program ini. Dengan meningkatnya kesadaran bagi seluruh SKPD akan pentingnya validitas kependudukan di seluruh sektor pelayanan publik akan semakin mempermudah berbagai kebutuhan, terutama dalam pengelolaan informasi yang berbasis IT dan terintegrasi,” tuturnya.
Tantan menambahkan, sosialiasi tersebut merupakan bentuk penguatan registrasi pencatatan pelaporan dan perjanjian kerjasama berbasis data kependudukan. Sementara di Kabupaten Pangandaran, kata Tantan, baru 2 SKPD yang sudah mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan dengan Disdukcapil, yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sedangkan 2 lagi baru tahap permohonan pengajuan hak akses ke Bupati, yaitu Dinas Kelautan dan Diskominfo.
“Harapan dan targetnya di tahun 2019 semua SKPD yang berhubungan dengan pelayanan sudah melakukan kerjasama atau MOU dengan terlebih dahulu mengusulkan pengajuan ke Bupati. Setelah itu baru ditindaklanjuti oleh Disdukcapil,” pungkas Tantan Roesnandar.
Sementara itu, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pengelolaan Data, Andi Purnomo, mengatakan, memanfaatkan data kependudukan harus sesuai dengan UU No 24 tahun 2013 pasal 58 ayat (4), yakni data yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementrian dalam negeri.
“Sebagai contoh, pemanfaatan data kependudukan ini untuk pelayanan publik seperti izin usaha, pelayanan pajak kendaraan, bank, pemberian bantuan sosial atau pemerintah. Selain itu, juga untuk pembangunan, seperti perencanaan pendidikan dan kesehatan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal,” jelas Andi.
Untuk itu, Andi Purnomo menambahkan, sarana dan prasarana yang harus disiapkan dalam pemanfaatan data di tiap SKPD, di antaranya seperti perangkat server, perangkat lunak, Jarkomdat, SDM, dan administrasi.
“Prioritas Disdukcapil ke depan seperti tuntas perekaman dan pencatatan E-KTP, tuntas cakupan akta lahir, kualitas layanan yang membahagiakan, pemanfaatan data kependudukan optimal, dan KIA 2019,” pungkas Andi Purnomo. (Mad/Koran HR)
