Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Irfan Alawi, menyoroti terkait kondisi areal sawah di wilayah Ciamis selatan yang sering terkena banjir saat hujan, yakni di wilayah Purwadadi dan Kecamatan Lakbok. Sawah yang diperkirakan mencapai 3000 hektar itu diketahui sudah bertahun-tahun diterjang banjir.
Menurut pria yang akrab dipanggil Asep Irfan, bahwa saat dirinya melakukan reses pada 5 Desember 2018 lalu berkesempatan meninjau langsung kondisi areal sawah yang kebanjiran. Hal itu juga sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat ketika kegiatan reses soal penanganan banjir di sawah tersebut.
“Tentu kita sangat prihatin melihat kondisi yang sebenarnya. Sawah ini kata masyarakat sudah berpuluh-puluh tahun banjir ketika musim hujan. Mereka menanam 6 kali dan panen paling hanya satu kali. Umumnya menanam itu kan 3 atau dua kali, dan panennya pun 3 atau dua kali dalam setahun. Ini sangat memprihatinkan,” kata politik PKB ini kepada HR Online, Jum’at (14/12/2018).
Asep menambahkan, sejak dirinya duduk di bangku DPRD Provinsi 4 tahun lalu, belum pernah mendapatkan laporan ataupun usulan terkait ribuan hektar sawah yang terendam itu. Maka dari itu, ia pun kaget saat mendengar dan melihatnya langsung ke lapangan.
“Nanti kita akan bahas di DPRD dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Jangan sampai nantinya ini saling lempar tanggungjawab, padahal yang masyarakat butuhkan adalah realiasi penanganan banjir, apakah itu melalui penyodetan ataupun dengan normalisasi sungai di sekitar sawah itu,” imbuhnya.
Wilayah Lakbok yang dikenal sebagai lumbung padi dan juga Purwadadi, lanjut Asep, seharunya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Artinya, mata pencaharian sebagian masyarakat yang menggantungkan pada sawah perlu diperhatikan, minimalnya dengan memfasilitasi supaya areal sawah petani tidak kebanjiran.
“Jika seperti ini terus, minimalnya para pemilik lahan terdampak banjir bisa mendapatkan ganti dari pemerintah seperti diberi beras sejahtera (Rastra). Namun jika itu tidak memungkinkan, maka jawabannya adalah pemerintah harus serius dan kita pun akan perjuangkan di DPRD. Bayangkan saja, jika ini dibiarkan terus, berapa kerugian para petani jika ditotal? Tentu sangat besar dan ini harus didorong oleh semua pihak,” pungkasnya. (Muhafid/R6/HR-Online)
