Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masih menjadi pilihan bagi sebagian warga Kota Banjar untuk berobat kala mengalami sakit. Hal ini seiring dengan diberlakukannya kebijakan Pemkot Banjar untuk pemenuhan pelayanan kesehatan warganya. Bahkan fenomena yang ada sekarang ini, banyak warga yang sudah terdaftar kepesertaan BPJS Kesehatan atau telah memiliki kartu JKN-KIS mandiri, tapi saat akan kembali berobat mereka mencoba mengurus SKTM guna meringankan bebannya.
Meski akhirnya SKTM sudah didapat, namun warga tersebut mendapat penolakan dari petugas pelayanan kesehatan, baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit, karena ketahuan oleh sistem sebagai peserta JKN-KIS Mandiri yang iurannya menunggak.
Permasalahan itu terungkap dalam acara Survei Mawas Diri (SMD) yang digelar oleh Puskesmas Langensari II, dan dihadiri oleh tokoh masyarakat Desa Langensari, di Aula Desa Langensari, Senin (08/10/2018) lalu.
“Permasalahan tersebut saat ini bukan hanya terjadi di wilayah Kecamatan Langensari saja, melainkan juga di semua wilayah kecamatan se-Kota Banjar. Fenomena ini memang sedang jadi bahan kajian dan analisa di lingkup Kota Banjar,” kata Kepala Puskesmas Langensari II, Yati Sri Hartati, kepada Koran HR, saat ditemui usai acara.
Lebih lanjut Yati mengatakan, bahwa pihaknya tidak tahu persis alasan warga melakukan upaya demikian itu. Namun yang jelas, bagi warga terdaftar BPJS Kesehatan mandiri tapi ketika berobat menggunakan SKTM, tentu hal ini tidak bisa dan akan ditolak oleh sistem.
“Itu akhirnya akan ketahuan juga di sistem, meskipun dalam pengurusan SKTM-nya disetujui, baik oleh pemerintah desa/kelurahan maupun pemerintah kecamatan. Pemerintahan wilayah itu kan tidak tahu warganya sudah menjadi peserta BPJS mandiri, makanya lolos diberikan SKTM,” terangnya.
Dengan adanya fenomena itu, pihaknya pun tidak menyalahkan warga tersebut, hanya saja sebagai petugas kesehatan di Puskesmas tak bisa berbuat banyak. Namun demikian, pihak Puskesmas Langensari II sendiri tetap komitmen untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya kepada warga.
Menurut Yati, ada baiknya sistem atau pola pemenuhan pelayanan kesehatan warga melalui SKTM itu bisa menjadi bahan evaluasi pemangku kebijakan. Sehingga ada pembenahan untuk perbaikan.
Sementara itu, dari hasil Survei Mawas Diri (SMD) pada wilayah lingkup kerjanya yang meliputi Desa Langensari, Desa Waringinsari dan Kelurahan Muktisari, bahwa permasalahan kesehatan yang utamanya saat ini adalah permasalahan sampah. Sebab, masih ada beberapa warga yang belum sadar mengenai pengolahan sampah.
“Sebagai solusinya perlu diadakan kegiatan Bank Sampah dan juga penyediaan tempat pembuangan sampah sementara atau TPS,” ujarnya.
Atas permasalahan kesehatan yang tereksploitasi dalam SMD, selanjutnya akan dibawa dalam forum Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) yang nantinya diusulkan dalam Musrenbangdes hingga Musrenbangkot.
“Adanya survei ini kita harapkan warga bisa berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan sejahtera,” pungkas Yati. (Nanks/Koran HR)
