Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran mengungkapkan pihaknya mengajukan sebanyak 650 CPNS ke Menpan RB. Dari jumlah tersebut, didonimasi oleh Dinas Pendidikan sebanyak 250, Dinas Kesehatan 200 dan sisanya dinas lain yang ada di Pangandaran.
Menurut Kepala BKPSDM, Muklis, pihaknya sudah sejak lama mengajukan perekrutan CPNS ke Menpan RB guna memenuhi kebutuhan pegawai yang ada di lingkungan Pemkab Pangandaran. Meski terbilang cukup banyak, sampai saat ini pun Menpan RB belum juga memberikan sinyal berapa jumlah kuota yang akan diterima Pemkab Pangandaran.
“Kamis (06/09/2018) besok kita akan merapat bersama BKD dan Sekda se-Indonesia ke Menpan RB. Kita tidak tahu di sana akan membahas apa, namun pada prinsipnya kita berkumpul untuk mendapatkan informasi terbaru soal ini,” katanya kepada Koran HR, Selasa (04/09/2018).
Kaitannya dengan kuota CPNS, lanjut Muklis, pihaknya tidak mau sembrono soal kuota CPNS. Sebab, mau tidak mau persoalan tersebut kebijakannya terdapat di Menpan RB, sedang pihaknya hanya mengajukan saja.
“Kita sampaikan di tahun 2019 nanti di Kabupaten Pangandaran akan banyak pegawai yang pension, termasuk saya juga. Maka dari itu, secara otomatis bakal banyak kekurangan pegawai. Dengan itu, kita akan berusaha sebaik mungkin untuk calon pegawai di Pangandaran nanti,” katanya.
Kaitannya CPNS yang bakal mengisi kekosongan pegawai nanti, kata Muklis, tidak ada prioritas putra daerah atau apapun. Asalkan warga Negara Indonesia, kata Ia, dan melakukan pendaftaran sebagaimana prosedur serta diterima, maka ia berhak menjadi pegawai di lingkungan Pemkab Pangandaran.
Ditemui terpisah, Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian BKPSDM Pangandaran, Supendi, mengungkapkan, bahwa Pangandaran belum memenuhi syarat untuk pelaksanaan tes CPNS secara mandiri.
Menurutnya, untuk bisa melakukan tes CPNS Pemkab Pangandaran minimal harus memiliki 100 unit Laptop atau PC yang sesuai dengan spek. Selain itu, anggaran untuk pelaksanaan sendiri membutuhkan kurang lebih mencapai Rp. 1 miliar.
“Anggaran tersebut di antaranya untuk honor petugas serta kebutuhan lainnya. Rencananya untuk pelaksanaan tes akan digabung dengan Kota Tasikmalaya. BKN pun sempat ke sini untuk mengecek kesiapan tes ini, tapi hasilnya memang Pangandaran belum memadai pelaksanaan tes lantaran peralatan yang kurang,” jelasnya. (Ntang/Ceng/ Koran HR)
