Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Agun Gunandjar Sudarsa, anggota DPR RI Komisi XI bersama mitra kerjanya BPK RI, BPKP dan Polri menggelar workshop evaluasi implementasi sistem tata kelola keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes di lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Kegiatan workshop yang berlangsung di Aula Setda ini dihadiri para Kepala Desa, Sekdes, Camat, Kepala SKPD, dan Pimpinan DPRD, Senin (06/08/2018).
Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, yang langsung membuka kegiatan tersebut menyampaikan, bahwa dengan adanya sistem aplikasi keuangan desa (Siskeudes) ini laporan pengelolaan keuangan desa akan lebih terbuka dan berkualitas. Selain itu, melalui aplikasi tersebut dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti praktik penyalahgunaan anggaran di desa.
“Program ini masuk pada salah satu Nawacita program Joko Widodo dalam membangun daerah pinggiran. Tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan,” kata Jeje Wiradinata.
Jeje menambahkan, Kabupaten Pangandaran memiliki beberapa desa yang Dana Desanya (DD) besar. Tahun ini saja, kata Jeje, Pemda sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk bagi hasil kepariwisataan untuk 5 sampai 6 desa, seperti Desa Pangandaran dengan alokasi anggaran Rp. 1,1 miliar, Desa Pananjung Rp. 500 juta, Desa Wonoharjo Rp. 250 juta.
“Sebelum menggunakan aplikasi Siskeudes, penerimaan bagi hasil bisa dilakukan secara tunai. Namun, setelah menggunakan sistem ini, maka harus non tunai. Dulu Pak Kuwu selalu membawa stempel dan kop surat, sekarang dengan menggunakan aplikasi Siskeudes akan semakin baik dan luar biasa. Perjanjian dengan Polri, Kemendagri, dan Kemendes akan selalu didampingi serta dilakukan pembinaan dan pengawasan sehingga tidak bisa sembarangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban semua diawasi. Maka jangan takut lagi kalau ada yang minta laporan, toh semua sudah terbuka,” imbuh Jeje.
Sementara itu, Kapolres Ciamis, AKBP Bismo Teguh Prakoso, mengatakan, sesuai dengan MOU Kapolri, Kemendagri, dan Kemendes, Polres Ciamis beserta seluruh jajaran Polsek akan melakukan pendampingan pembinaan, serta pengawasan terhadap penggunaan dana desa.
“Peran Kapolsek dan Babinkamtibmas sangat sentral ini dalam rangka memperkuat dan mengimplementasikan DD secara optimal penggunaannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kami akan memberikan pendampingan, pembinaan serta pengawasan kepada perangkat desa dalam menggunakan dana desa tersebut,” kata Bismo Teguh..
Di lokasi yang sama, BPK Perwakilan Propinsi Jabar, Agung Kurniawan, mengatakan, pemeriksaan tematik kinerja pembangunan desa dan kawasan pedesaan peran BPK adalah mendorong pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif dan efisien. Hal tersebut sesuai dengan amanat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
“Sudah tentu amanat dari UU Desa tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, desa harus menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa. Kami di lapangan akan memotret sesuai peruntukannya apa tidak, melihat secara langsung di lapangan realisasi DD itu sangat besar,” kata Agung Kurniawan.
Agung Kurniawan mengatakan, tahun 2018 DD sudah diatas Rp. 1 milyar sesuai rekomendasi BPK RI ke pemerintah daerah. Maka dari itu, setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan, tujuan dan sasaran pemeriksaannya mulai dari menilai perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, pendampingan pengelolaan dana desa dan monitoring.
“Pemeriksaan di seluruh Indonesia terbagi 83 tim, 43 tim wilayah Jawa Barat seperti Bandung Barat, Cirebon, Kuningan, Cianjur,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Penyalahgunaan Keuangan Daerah Wilayah III Penanggulangan Akuntabilitas Keuangan Desa BPKP Pusat, Iskandar Novianto, mengatakan, pengaturan pengelolaan keuangan secara manual akan sulit lantaran dari transaksinya sangat merepotkan. Berbeda dengan aplikasi Siskeudes yang lebih mudah. Artinya, hanya sekali entry data transaksi bisa masuk ke berbagai laporan, seperti laporan realisasi APBDes, laporan kekayaan milik desa, sumber-sumber dana desa dan sebagainya.
“Itu keunggulan teknologi informasi saat ini. Tantangan ke depan ada perubahan Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa No 20 tahun 2018 baru keluar, banyak lagi laporan dari desa,” jelasnya.
Masih kata Iskandar Novianto, catatan atas laporan keuangan dulu tidak ada, namun saat ini ada. Selanjutnya, di dalam aplikasi itu ada berbagai informasi yang akan disampaikan oleh desa yang disampaikan ke pemerintah pusat. (Mad/Koran HR)
