Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Anggota MPR RI dari komisi III, Komjen (Purn) H M Nurdin, berpesan kepada generasi muda di Banjar agar benar-benar memahami empat pilar kebangsaan, dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal itu diungkapkannya saat menjadi narasumber sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Aula Kelurahan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat, Senin (23/7/2018).
“Kita tetap satu dalam konteks NKRI, untuk itu kita tidak boleh membeda-bedakan, baik dari agama, suku, ras, dan budaya. Sehingga kita tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta negara,” ucapnya.
Nurdin juga menerangkan, bahwa Empat Pilar MPR RI harus dijadikan sebagai pegangan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga dapat mencegah supaya tidak terpengaruh ke dalam hal-hal negatif.
“Pembekalan dan pemahaman Empat Pilar MPR RI ini untuk mencegah hal-hal negatif,” ujarnya.
Ia menambahkan, empat pilar MPR RI ini yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara RI tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
“Empat pilar inilah yang melandasi dan menjadi pilar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini harus dipegang teguh supaya negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga dan terpelihara,” tegasnya.
Anggota MPR RI dari Fraksi PDI-P ini pun mengatakan, Pancasila merupakan konsesus nasional yang dapat diterima semua golongan, paham maupun kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga posisinya, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, dan moralitas bangsa.
“Selain itu, kebhinekaan pun harus tetap dijaga karena kebhinekaan merupakan bagaimana kita bertoleransi seperti saling menghargai sesama, agama, suku, dan budaya di Indonesia. Sehingga meskipun berbeda-beda tapi tetap satu,” terangnya.
Acara sosialisasi empat pilar MPR RI ini pun dihadiri oleh Wakil Walikota Banjar terpilih, Nana Suryana, Sekjen PDI-P Kota Banjar, Tri Pamudji, kader-kader PDI-P Kota Banjar, dan masyarakat umum lainnya. (Hermanto/R5/HR-Online)