Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Pangandaran, Adeng Suratman, mengatakan, pihaknya saat ini mengurus sebanyak 1.563 titik PJU yang tersebar di seluruh wilayah Pangandaran dan hampir sebanyak 5 sampai 10 persen kondisinya rusak, sejak pengalihan dari Dinas PU ke Dinas Perhubungan. Adapun kendalannya di masalah anggaran untuk perbaikan dan perawatannya.
“Sejak pelimpahan tersebut, alokasi anggaran bahan bakar minyak (BBM) Mobil Kren belum dianggarkan sendiri. Saat ini masih mengambil dari bidang Kesekretariatan yang masih kurang maksima,l hanya Rp. 750.000 per bulan. Padahal, tahun 2017 lalu kebutuhan BBM Mobil kren sebesar Rp. 4 juta per bulan. Jadi wajar kalau kita kurang maksimal untuk melakukan perbaikan dan perawatannya” jelas Adeng Suratman kepada Koran HR, Selasa(15/5/2018).
Adeng menambahkan, pihaknya terus berupaya maksimal dan perlu adanya dukungan operasional BBM untuk melakukan perawatan dan perbaikan. Di dinasnya, ia menyebutkan hanya memiliki 1 orang teknisi dan idealnya 2 orang, dan operator pembantu 2 orang.
“Kita juga terkendala alat (spear part) yang belum punya. Selain itu, juga ada PJU yang kewenangannya ada di provinsi atau pusat, seperti PJU di daerah Cikembulan operatornya belum punya kewenangan. Sebab, box pengaturan waktunya dikunci. Tapi kita sudah upaya untuk komunikasi, tetapi belum direspon,” kata Adeng Suratman lagi.
Adanya PJU yang kewenangannya di propinsi dan pusat, kata Adeng, juga menghambat pihaknya dalam melakukan perawatan dan perbaikan, seperti di sepanjang jalan Nasional Cijulang-Cimerak yang mana banyaknya box lampu yang rusak serta spear partnya hilang dan akibatnya padam. Jadi, otomatis kewenangan mengganti dan perbaikannya bukan di Pemda dan seolah hal tersebut dibiarkan Pemda.
“Kita berupaya maksimal. Tenaga kerja siap apabila ada minimal 6 laporan PJU padam d idaerah tersebut dan kita akan tindaklanjuti,” pungkas Adeng Suratman. (Mad/Koran HR)