Kasihan, Honorer di Pemkot Banjar Tidak Dapat THR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjar, Ade Setiana menegaskan, bahwa Pemerintah Kota Banjar tidak akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para tenaga honorer atau non Aparatur Negeri Sipil (ASN).

“Pemkot Banjar tidak menganggarkan THR bagi pegawai honorer, karena tidak ada dasar hukumnya, dan kalau menganggarkan nanti kita menyalahi aturan,” ujarnya kepada HR Online, Rabu (30/5/2018) di ruang kerjanya.

Ade menambahkan, Pemkot Banjar akan tetap mengacu kepada aturan. Meski ada surat edaran dari Mendagri tentang pemberian THR bagi para pegawai honorer, namun menurutnya itu bukan sebagai dasar hukum.

“Ngga ada surat edaran, selama ada dasar hukum pasti dianggarkan, tapi kalau tidak ya tidak dianggarkan,” tegasnya

Dijelaskannya, bahwa APBD itu dikeluarkan harus ada aturan, dan yang mengaturnya yakni dasar hukumnya dari pusat, dan harus tertulis apakah itu peraturan pemerintah, peraturan presiden atau yang lainnya.

“Jadi surat edaran itu tidak memiliki kekuatan hukum,” jelasnya.

Meski demikian, Ade belum berani memastikan apakah nantinya tenaga kerja honorer akan mendapatkan THR atau tidak. Terlepas itu semua, dirinya kembali lagi kepada undang-undang yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Banjar, Nur Saadah mengatakan, bahwa pihaknya mengaku telah mendapat surat edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 903/3386/SJ.

“Kami belum menerima langsung surat edaran tersebut, namun kami hanya mendapat share surat edaran tersebut dari provinsi,” ujarnya.

Isi surat tersebut salah satu pointnya membahas tentang THR bagi honorer, yakni ‘Bagi daerah yang belum menyediakan atau tidak cukup tersedia anggaran THR dan gaji ketiga belas dalam APBD tahun 2018, pemerintah daerah segera menyediakan anggaran THR dari gaji ketiga belas dimaksud dengan cara melakukan pergeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan, dan/atau menggunakan kas yang tersedia’.

“Ini memang cukup berat karena tidak tahu akan seperti ini. Tahun-tahun lalu bentuknya tidak seperti ini, namun kami akan berkoordinasi dulu dengan Plt Walikota,” ucapnya.

“Kalau di kantor kami (BPPKAD), setiap PNS jika memiliki rezeki, mereka selalu bersama-sama menyisihkannya untuk dibagi rata ke tenaga honorer. Hal ini sebagai bentuk penghargaan kepada honorer, karena meski bagaimanapun, kami tetap membutuhkan seorang tenaga honorer,” katanya.

Nur Saadah mengaku bahwa pihaknya masih harus berkoordinasi dengan OPD-OPD yang lain tentang pembagian THR bagi honorer.

“Kami belum bisa berbicara banyak, nanti kami akan berkoordinasi dulu dengan Dinas atau OPD-OPD terkait masalah THR ini,” pungkasnya. (Hermanto/R5/HR-Online)