Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Sejumlah ASN guru menyambut baik langkah yang dilakukan oleh komisi IV DPRD Ciamis dalam memperjuangkan guru dan PNS tenaga kesehatan untuk mendapatkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP).
Sebelumnya, para PNS guru dan juga PNS kesehatan tidak mendapatkan TPP karena mereka sudah mendapatkan tunjangan. Sementara untuk guru sudah ada tunjangan sertifikasi, dan tenaga kesehatan baik dari Puskesmas maupun RSUD sudah mendapatkan tunjangan jasa pelayanan dari status lembaga mereka bekerja.
Menurut Ujang Sundara, tenaga pendidik dari Cipaku, bahwa semua guru di Tatar Galuh Ciamis dengan adanya langkah yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD ini para pendidik merasa diakui.
“Kami para tenaga pendidik merasa diakui dengan langkah yang dilakukan komisi IV DPRD dalam memperjuangkan guru. Meski perjuangan belum selesai karena hasilnya Pemerintah Ciamis lah yang menentukan nantinya apakah TPP bisa diberikan kepada guru dan tenaga kesehatan,” ungkapnya.
Ujang berharap, apa yang dilakukan Komisi IV DPRD Ciamis tersebut bisa menjadi sebuah ibadah lantaran memperjuangkan kepentingan masyarakat dan untuk mendapatkan keadilan dari Pemkab Ciamis.
Ujang menjelaskan, ketika guru mendapatkan tunjangan sertifikasi itu, akan berdampak kesejahteraan serta kualitas guru dan pegawai kesehatan.
“Tunjangan sertifikasi itu beda dengan TPP. Sebab, TPP merupakan tunjangan perbaikan penghasilan dan sangat wajar jika para tenga PNS guru mendapatkan TPP. Berapapun nanti, kita menerimanya dan jelas akan kita terima. Pasalnya, kita sudah merasa diakui oleh Pemerintah Ciamis,” imbuhnya.
Ujang menambahkan, bahwa disadari jumlah guru di Kabupaten Ciamis cukup banyak, sekitar 9800 orang. Dengan begitu, pengeluaran APBD Kabupaten Ciamis pun akan besar jika TPP diberikan. “Kenapa PNS guru dan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangadaran dan Kota Banjar mendapatkan TPP? dan kenapa di Ciamis tidak ada TPP bagi PNS guru dan tenaga kesehatan. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, menurut Sekum PGRI Kabupaten Ciamis, Amir Kusmaya, pihaknya juga mengapresiasi Komisi IV DPRD yang memperjuangkan komunitas pendidiknya itu.
“Perjuangan yang dilakukan Komisi IV memang sangatlah penting bagi kami, dan itu menjadi motivasi yang sama. Sebab daerah yang ada di Jawa Barat hanya Ciamis dan Majalengka yang mana PNS guru tidak mendapatkan TPP,” ungkapnya.
Amir melanjutkan, ia juga tidak menuntut nominal kepada Pemkab Ciamis, terpenting TPP tersebut bisa diberikan ke guru agar para pendidik dan tenaga kesehatan tidak merasa didiskriminasi oleh pemerintah. (Es/R6/HR-Online)