Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Ciamis, saat menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan seluruh SKPD Pemkab Ciamis dan element masyarakat, di Aula Setda Kabupaten Ciamis, belum lama ini. Foto: Istimewa
Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-
Pemerintah Kabupaten Ciamis kini menggulirkan program penanggulangan kemiskinan yang disinergikan dengan program pembangunan di pemerintahan desa. Melalui program penanggulangan kemiskinan berbasis perdesaan, diharapkan dapat mempercepat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ciamis, Drs. Ika Darmaiswara, didampingi Kabid Pembangunan SDM, Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Ciamis, Nina Munawaroh, ST, MT dan Kasubid Kesehatan dan Kesra Bappeda Kabupaten Ciamis, Amy Adilla, SE, MM, mengatakan, penanggulangan kemiskinan berbasis perdesaan memiliki beberapa strategi, diantaranya mensinergikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lintas SKPD untuk penanggulangan kemiskinan dengan memperhatikan permasalahan khusus tiap desa.
Disamping itu, lanjut Amy, dalam strategi itupun mensinergikan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber pendanaan swasta (Corporate Social Responsibility) dan swadaya masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan dengan memperhatikan permasalahan khusus tiap desa. “Fokus bidang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis selama kurun 2014-2019 pun akan dilakukan untuk bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, ketahanan pangan dan lapangan pekerjaan,” katanya, kepada Koran HR, Selasa (19/12/2017).
Berdasarkan paparan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kata Amy, terdapat 3 langkah strategis yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui pemerintahan desa dalam mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis. Tiga langkah strategis tersebut, yakni inovasi sosial, inovasi ekonomi dan inovasi teknologi.
“Dalam inovasi sosial, pemerintah desa terus berupaya meningkatkan soliditas dan solidaritas dengan berpegang teguh pada nilai-nilai leluhur desa. Dengan kata lain bahwa pemerintah desa terus melestarikan budaya gotong royong di masyarakat dengan mengajak warganya untuk melakukan gerakan swadaya dalam membantu warga lainnya yang secara ekonomi tergolong miskin,” ujarnya.
Sementara dalam inovasi ekonomi, tambah Amy, melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas, pemerintah desa harus berupaya mengeser budaya ekonomi di masyarakat perdesaan yang eksploratif ke arah ekonomi inovatif. “Apabila aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan sudah bergeser ke arah inovatif, maka dampaknya akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah produk,” katanya.
“Selain itu, apabila di suatu kawasan perdesaan lebih menonjol usaha ekonomi yang berbasis inovatif, maka bisa menekan kerusakan sumber daya alam yang disebabkan dari kegiatan eksplorasi alam yang berlebihan,” tambahnya.
Sedangkan dalam inovasi teknologi, menurut Amy, pemerintah desa dituntut memberikan pembinaan kepada pelaku usaha di wilayahnya agar bisa mengembangkan teknologi tepat guna yang berbasis SDA lokal dan juga merekrut SDM lokal. “Dengan begitu, diharapkan bisa tercipta geliat sebuah aktivitas ekonomi di sebuah kawasan perdesaan yang dampaknya saling menopang antara warga satu dengan warga lainnya,” ujarnya.
Amy menjelaskan, pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memanfaatkan potensi yang tersedia, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menuju kesejahteraan yang lebih baik dan kesinambungan.
“Permasalahan kemiskinan merupakan isu strategis dan menjadi prioritas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten dengan mengarahkan program pembangunan untuk mengakselerasi penurunan angka kemiskinan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,” terangnya.
Menurut Amy, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis terus dilakukan melalui berbagai strategi sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019.
Stategi tersebut yaitu membangun komitmen bersama tentang penanggulangan kemiskinan antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi dan komponen masyarakat lainnya, membangun data base dan sistem informasi kemiskinan daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan pemberdayaan masyarakat miskin.
“Disadari bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain sinergitas program kegiatan penanggulangan kemiskinan belum optimal, akurasi dan kontinuitas data kemiskinan masih perlu disempurnakan, serta terbatasnya alokasi dana untuk peningkatan program inisiasi daerah,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Amy, perlu adanya kerja sama lintas sektor dan lintas bidang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, kemitraan dengan swasta, serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. (Bgj/Koran HR)
