DPRD dan Pemkab Pangandaran Tetapkan 12 Raperda dan RAPBD 2018

Penetapan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan APBD tahun anggaran 2018 antara DPRD dan Pemkab Pangandaran dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Pangandaran. Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Anggota DPRD dan Pemkab Pangandaran menetapkan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan APBD tahun anggaran 2018 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Pangandaran, Kamis (30/11/2017) lalu.

Ketua DPRD Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, mengatakan, 12 Raperda yang telah disepakati bersama Pemda Pangandaran terdiri dari 7 buah Raperda usulan Pemda dan 5 buah Raperda merupakan hak inisiatif DPRD.

“Kita sudah sepakat menetapkan 12 Raperda yang akan dibahas bersama nanti tahun 2018 serta RAPBD tahun anggaran 2018. Nantinya Raperda itu akan ditetapkan menjadi Perda setelah disampaikan ke Gubernur,” kata H. Iwan M Ridwan.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengatakan, penetapan 12 Raperda yang nanti dibahas 2018 nanti antara lain, Raperda tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2017-2037, Rencana induk kepariwisataan daerah tahun 2018-2023, perubahan atas Perda Nomor 16 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, dan Raperda terkait perubahan atas Perda Nomor 31 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Selain itu, jelas Asep Noordin, adalah Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Raperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Raperda tentang retribusi penginapan/pesanggrahan/villa, Raperda tentang kerja sama daerah.

Kemudian, lanjut Asep Noordin, Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Raperda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Raperda pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun dan terakhir Raperda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pangandaran, Hendra Lesmana, mengatakan, pihaknya bersama tim anggaran Pemda Pangandaran dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Pangandaran tahun 2018 sudah sesuai dengan prosedur, serta tahapan-tahapan dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

“Terutama untuk menyesuaikan antara KUA dan PPAS tahun anggaran 2018 dengan RAPBD 2018 sudah sesuai sebagaimana amanat PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 44 ayat 2,” kata Hendra.

Ia menambahkan, dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2018, kebijakan pemerintah daerah harus bersinergi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat serta pemerintah provinsi. Hal ini supaya ada sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah  kabupaten pangandaran. 

“Sejalan dengan kondisi di tingkat nasional dan kondisi Jawa Barat, maka isu Kabupaten Pangandaran tahun 2018 di antaranya rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah, belum memadainya prasarana kesehatan serta fasilitasnya, masih rendahnya daya beli masyarakat, belum terbangunnya gedung perkantoran pemerintahan daerah yang permanen, masih rendahnya kinerja sektor pariwisata, pertanian, perkebunan rakyat serta perikanan laut, masih rendahnya kinerja manajemen penanganan sampah dan limbah sanitasi lingkungan,” papar Hendra.

Selain itu, isu lain Pangandaran tahun 2018 yang sejalan adalah belum tertib dan tertatanya kawasan wisata, masih minimnya pengembangan pemanfaatn TIK untuk mewujudkan Pangandaran kabupaten cerdas, minimnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, belum optimalnya koordinasi kelembagaan di daerah otonomi baru Kabupaten Pangandaran, kurangnya penataan pedagang kaki lima di lokasi pariwisata, belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan.

“Selanjutnya, kurangnya infrastruktur pengembangan wilayah, belum optimalnya aksebilitas ke kawasan-kawasan daerah tujuan wisata, belum efektifnya kemitraan dengan masyarakat lokal dalam industri pariwisata, kurangnya pemberdayaan masyarakat dan kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dan terakhir belum tergalinya potensi pariwisata yang dimiliki kabupaten pangandaran,” terang Hendra.

Maka dari itu, Hendra menambahkan, arah kebijakan pembangunan Pemkab Pangandaran tahun 2018 harus bisa mewujudkan pencapaian target dan perwujudan janji Bupati-Wakil Bupati dan indikator kinerja misi RPJMD.

“Target selanjutnya yaitu harus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, mengoptimalkan pembangunan di seluruh wilayah dan mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi,” pungkasnya. (Mad/Koran HR)