Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Pemerintah Kota Banjar pada tahun 2017 ini menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.131 miliar lebih. Namun, sampai memasuki triwulan terakhir sampai akhir Oktober, yang terealisasi baru mencapai sebesar Rp.97 miliar atau sekitar 74,39 persen.
Itu berarti Pemkot Banjar, dalam hal ini semua SKPD yang punya tugas menggali pundi-pundi PAD harus mengejar kekuranganya dari target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp.33 miliar lebih.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjar, tercatat dari beberapa SKPD penghasil PAD, ada sekitar lima SKPD sampai akhir bulan Oktober pencapaiannya masih jauh dari target yang ditetapkan.
Kelima SKPD itu adalah Dinas Kesehatan dengan target PAD sebesar Rp.8.500.000.000, yang terealisasi baru mencapai Rp.4.070.002.472 atau 47,88 persen. Kemudian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan target PAD sebesar Rp.1.000.000.000, baru bisa terealisasi di kisaran angka Rp.558.211.000 atau 55.82 persen.
Selanjutnya, SKPD yang sampai akhir bulan Oktober ini masih jauh dari target yaitu Dinas Lingkungan Hidup dengan target PAD sebesar Rp.1.000.005.000, namun baru terealisasi Rp.295.876.850 lebih, atau 29,59 persen, dan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan target PAD sebesar Rp.1.903.477.100, baru terealisasi Rp.1.227.457.718 atau 64,49 persen.
Sedangkah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari target PAD yang ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000, baru bisa menyentuh angka Rp.471.678.043 atau 24,16 persen.
Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Banjar, Heri Sapari, mengungkapkan, target PAD Kota Banjar dari tahun ke tahun sudah ada peningkatan, meskipun naiknya belum terlihat menggeliat secara signifikan.
Namun, untuk progresnya sudah terlihat jelas, walaupun masih ada beberapa SKPD yang masih terlihat jalan di tempat, dalam melakukan inovasi tidak ada perkembanganya untuk bisa mengenjot pendapatan daerah.
“Ya sudah ada sedikit peningkatan setiap tahunya, meskipun belum terlalu signifikan. Tapi yang jelas tiap tahunnya PAD Kota Banjar selalu meningkat, meskipun tidak banyak,” terangnya, kepada Koran HR, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (31/10/2017) lalu.
Heri juga mengatakan, bahwa presentase target PAD Kota Banjar dari tahun 2014 yang menargetkan PAD sebesar Rp.96 miliar, realisasinya meningkat jadi Rp.114 miliar. Sedangkan, untuk tahun 2015 sebesar Rp.114 miliar dengan realisasinya mencapai Rp.119 miliar. Sementara, di tahun 2016 menargetkan PAD sebesar Rp.119 miliar, dan terealisasi dikisaran Rp.131 miliar.
“Presentasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun ada kenaikan, itu artinya PAD kita sedikit ada peningkatan, meskipun belum terlalu progres,” katanya.
Heri juga mengakui bahwa memang masih ada beberapa SKPD yang menjadi penghasil pundi-pundi pendapatan tapi masih stagnan, sehingga belum bisa memaksimalkan potensi yang ada untuk pendapatan daerah.
“Padahal, ketika dimaksimalkan dengan melihat potensi yang ada dan mau melakukan inovasi baru, saya yakin bisa lebih dari pada itu,” ujar Heri.
Menanggapi hal itu, Ketua PMII Kota Banjar, Sirojul Muntaha, menilai, jika sampai akhir Oktober masih ada SKPD yang pencapaian PAD-nya masih jauh dari target, perlu segera diberlakukan sanksi moral dari kepala daerah berupa punishment guna memicu kinerja SKPD tersebut.
“Pemerintah Kota Banjar, dalam hal ini kepala daerah, tidak tegas terhadap bawahanya di SKPD yang realisasi pendapatanya masih jauh dari target yang sudah disepakati bersama. Untuk itu kami mendesak terhadap pimpinan daerah untuk tegas dalam mengambil sikap. Jangan sampai hal ini dibiarkan para pejabat bekerja semaunya sendiri,” ujarnya.
Menurut Sirojul, masih rendahnya pencapaian PAD di beberapa SKPD menjelang akhir tahun merupakan cerminan buruknya kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Banjar. Hal ini juga merupakan salah satu tolok ukur keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya. (Tsabit/Koran HR)