(Pilkada Ciamis) PKS Jabar Bantah Sudah Bergabung di Koalisi 7 Parpol Dukung Herdiat

Sekretaris Tim BP3 DPW PKS Jawa Barat, Didi Sukardi

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Sekretaris Tim Bidang Pemenangan Pemilu dan Pemilukada (BP3) DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, Didi Sukardi, menegaskan, PKS secara kelembagaan belum memutuskan secara resmi membangun komitmen koalisi dengan gabungan partai politik (parpol) di Pilkada Ciamis. Dengan begitu, PKS hingga saat ini belum mendukung siapapun, dan semua bakal calon yang mendaftar ke PKS Ciamis masih berpeluang untuk diusung.

Pernyataan Didi Sukardi tersebut menanggapi masuknya PKS ke dalam koalisi tujuh parpol yang menyatakan dukungan tertulis kepada Bakal Calon Bupati Ciamis, Herdiat. Selain PKS, tujuh parpol tersebut diantaranya Partai Gerindra, Partai Nasdem, PBB, Partai Demokrat, PAN dan PKB.

“Meski dari tujuh parpol tersebut, salah satunya Ketua PKS Ciamis ikut menandatangani, namun kami menganggap proses penjaringan bakal calon bupati di internal PKS, belum selesai,” tegasnya, Kamis (02/11/2017).

Didi menambahkan, penjaringan bakal calon bupati di internal PKS tahapannya harus diselesaikan hingga tuntas atau hingga turun rekomendasi pengusungan calon. Hal itu agar jelas dan bisa dipertangungjawabkan.

“Saya tegaskan bahwa hingga saat ini PKS belum mendukung siapapun. Karena rekomendasi pengusungan pun belum keluar. Artinya, semua bakal calon yang mendaftar ke PKS masih berpeluang sama untuk diusung,” tegasnya.

Didi pun menanggapi terkait usulan dari beberapa Ormas Islam yang menyatakan dukungannya terhadap Herdiat dan Yana D Putra untuk berpasangan sebagai calon bupati- wakil bupati Ciamis pada perhelatan Pilkada Ciamis tahun 2018 mendatang.

Didi mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi adanya usulan dari Ormas Islam tersebut. Dengan adanya usulan itu, tambah dia, menandakan bukti kecintaan dari Ormas Islam di Ciamis terhadap masa depan daerahnya. Namun begitu, dia berharap usulan dari Ormas Islam tersebut sudah diputuskan secara organisasi atau melalui mekanisme kelembagaan.

“Saya belum tahu apakah usulan dari masing-masing Ormas Islam itu sudah diputuskan secara organisasi atau belum. Namun kami berharap itu keputusan organisasi, bukan kepentingan orang per orang. Karena kalau tidak diputuskan secara organisasi, kami khawatir dukungan dari ormas-ormas tersebut nantinya tidak diikuti oleh anggota dan basis massanya masing-masing,” ujarnya.

Didi juga mengatakan, meski usulan dari Ormas Islam salah satunya ditujukan kepada PKS, namun pihaknya tetap akan menjalankan mekanisme dan aturan penjaringan calon bupati yang berlaku di internal PKS. (Bgj/R2/HR-Online)