Puluhan kader Warga Peduli Aids (WPA) Kota Banjar saat berdiskusi perihal regulasi penanggulangan HIV/AIDS di sekretariat Yayasan Mata Hati Jawa Barat wilayah Banjar. Foto: Muhafid/HR
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Puluhan kader Warga Peduli Aids (WPA) Kota Banjar mendesak pemerintah untuk menerbitkan regulasi penanggulangan HIV/AIDS. Pasalnya, hingga saat ini mereka kesulitan dalam proses penanggulangan HIV/AIDS di Banjar tanpa payung hukum yang jelas.
Rika Setiawati, salah satu kader WPA, mengeluhkan belum adanya desa ataupun pemerintah yang menyisihkan anggaran guna penanggulangan HIV/AIDS. Padahal, kata ia, semua warga Negara, termasuk Orang Dengan HIV/AIDS (Odha), berhak mendapatkan kesehatan.
“Kita susah sekali mengajak SKPD maupun sektor lain, termasuk pemerintah desa, untuk mengarahkan masyarakatnya melakukan Voluntary Counseling Test (VCT) guna mengetahui jumlah ODHA serta penanggulangannya. Lantaran belum adanya payung hukum, kita sering mendapatkan penolakan dengan berbagai alasan, termasuk soal payung hukum,” tegasnya kepada awak media saat di sekretariat Yayasan Mata Hati Jawa Barat wilayah Banjar, Jum’at (06/10/2017).
Ia menegaskan, hingga saat ini para WPA yang secara sukarela tanpa dibayar sepeser pun untuk merangkul ODHA demi tidak berkembangnya HIV/AIDS di Banjar justru berbanding terbalik dengan keadaan sebenarnya. Selain kerap mendapatkan penolakan, secara materi pun mereka bergantung pada bantuan dana CSR.
“Kalau dana CSR habis mau bagaimana. Saat ini pemerintah saja seolah tidak perhatian terhadap penyakit yang belum ada obatnya ini. Apa perlu dibiarkan begitu saja agar semua mata terbuka dampak penyakit yang mematikan ini. Pada intinya kami ingin regulasi yang jelas agar langkah kami dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Banjar ini bisa lebih mudah saat masuk ke berbagai komunitas maupun lembaga,” harap Rika.
Hal senada juga diungkapkan WPA lainnya, Ajat. Ia menilai, lantaran belum adanya Perda maupun Perwal soal penanggulangan HIV/AIDS, pelayanan Puskesmas terhadap masyarakat yang diindikasikan beresiko tinggi dan dibawa oleh WPA kerap terkendala oleh waktu pelayanan.
“Banyak sekali kendala yang kita dapatkan seperti izin mau sosialiasasi di desa saja kita sering ditolak, apalagi ke arah pegawai untuk di tes HIV. Kita sudah sejak tahun 2015 lalu menyuarakan agar diterbitkannya Perda ataupun Perwal soal penanggulangan HIV/AIDS. Tapi nyatanya hingga saat ini justru entah kemana kabarnya,” ketusnya.
Hal senada juga diungkapkan Muhammad Tafsir, WPA lainnya. Fokus garapan untuk penanggulangan HIV/AIDS di Banjar langkah awal adalah dengan merangkul untuk melakukan VCT atau pemeriksaan HIV terhadap kelompok tertentu di Puskesmas atau di layanan, baik di kalangan pelajar, pegawai di pemerintahan, pekerja di pabrik ataupun masyarakat.
“Kalau kondisinya saat ini dari berbagai sektor kita ditolak, sedang kondisi HIV/AIDS di Banjar terus meningkat, tentunya harus ada jalan tengah dengan penerbitan regulasi yang jelas. Padahal, kader-kader di Banjar sudah kompak, tinggal kepekaan pemerintah saja. Satu lagi, saat ini HIV/AIDS di Banjar terus mengalami kenaikan yang mana didominasi oleh usia produktif. Maka dari itu ini harus segera ada langkah konkrit dari semuanya,” pungkas Tafsir. (Muhafid/R6/HR-Online)
 Kota Banjar mendesak pemerintah untuk menerbitkan regulasi penanggulangan HIV/AIDS. Pasalnya, hingga saat ini mereka kesulitan dalam proses penanggulangan HIV/AIDS di Banjar tanpa payung hukum yang jelas.){kind=link}