Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Pembebasan lahan di lokasi sebelah Barat TPU Muktisari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, untuk aset-aset terdampak pembangunan Rumah Sakit Pratama yang ditargetkan selesai tahun 2017 ini dikhawatirkan molor, karena masih terjadi tarik ulur harga ganti rugi antara warga pemilik tanah dengan Pemerintah Kota Banjar.
Demikian dikatakan salah satu warga, yang juga selaku Tim Pengawas Pembangunan (TPP) Kelurahan Muktisari, Dedi, kepada Koran HR, Senin (02/10/2010) lalu. Dia mengaku, meski secara pribadi tidak ada kepentingan, namun dirinya mengaku ikut khawatir dengan belum tuntasnya pembebasan lahan.
“Yang terjadi sampai saat ini warga dan pemerintah kota belum menemui kata sepakat soal harganya. Waktu berakhir tahun 2017 ini tinggal 3 bulan lagi. Bila sampai anggaran pembebasan lahan yang jumlahnya sekitar 3 miliar rupiah tak terserap, tentu akan kembali ke kas daerah. Jadi harus segera dituntaskan dan ada pembahasan lebih lanjut. Dinas terkait harus terus melakukan sosialisasi melalui pendekatan dialog langsung dengan pemilik tanah,” tuturnya.
Menurut Dedi, sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada pemilik tanah tak sekedar cukup di lokasi pembebasan lahan. Tapi perlu membuka ruang dialog pada sebuah aula kantor untuk menentukan kesepakatan ganti rugi.
Jika masyarakat masih meminta dengan harga sangat tinggi dan dianggap tidak wajar, maka tidak ada salahnya pemerintah mencari lagi lokasi lain. Atau, bila memang anggaran tersebut mencukupi, pemerintah juga harus bisa mengerti atas harga yang dipinta warga berdasar harga pasar di lingkungan tersebut.
Ketua LPM Muktisari, Jejep, enggan berkomentar banyak atas belum tuntasnya kesepakatan harga pembebasan lahan tersebut. Namun, dia berharap dengan anggaran yang sudah disiapkan Pemkot Banjar, maka harus secepatnya diupayakan pembahasan dan penyelesaian lebih lanjut.
“Waktu tinggal tiga bulan lagi, jangan sampai anggaran yang sudah disiapkan masuk kembali ke kas daerah,” kata Jejep.
Salah satu anggota LPM Muktisari, Pendi, menambahkan, warga pemilik tanah yang berjumlah tujuh orang itu memang sampai saat ini masih keberatan dengan harga yang ditawarkan pemerintah.
“Warga pemilik tanah belum menyepakati dengan harga yang diberikan Pemkot Banjar. Mereka masih bersikukuh dengan harga pasar di lingkungannya. Pokoknya masih jauh dari harapan dan warga ingin keadilan soal harga ganti rugi,” ujarnya.
Dia juga mengatakan, para pemilik tanah pada prinsifnya tidak menolak pembangunan RS. Tapi mereka pun ingin tanah yang dimilikinya itu dihargai sesuai harga pasaran di lokasi tersebut saat ini.
Guna melakukan upaya percepatan penyelesaian pembebasan lahan, perlunya Pemkot Banjar melakukan sosialisasi menyeluruh dan detail kepada warga mengenai penentuan harga tanah.
“Kata dinas terkait, mereka katanya akan mendatangkan atau akan disurvei oleh tim independent ke lokasi yang akan dibebeaskan itu,” ujar Pendi.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Koran HR belum dapat mengkonfirmasikan permasalahan ini kepada pejabat berwenang di dinas terkait. (Nanks/Koran HR)
