Kawasan perumahan di Desa Sidamulih, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran yang diterjang banjir bandang, Sabtu (07/10/2017). Foto: Ntang sr/HR.
Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-
Terjadinya bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Kabupaten Pangandaran, membuat KTNA Pangandaran semakin gencar menggalang dukungan untuk menghentikan praktik hutan produksi.
“Kami sudah saling berkomunikasi, meski lewat telepon dengan sejumlah organisasi massa peduli lingkungan dan ormas lainnya untuk bergerak menghentikan kawasan hutan produksi menjadi hutan lindung,” jelas Warino Ketua KTNA Pangandaran, saat dihubungi HR Online via telepon selulernya, Sabtu (07/10/2017).
Saat ditanya apakah telah ada data berapa luasan lahan persawahan atau kebun yang terkena musibah banjir dan longsor, menurut Warino, pihaknya masih terus melakukan pendataan mengenai dampak bencana.
Kerusakan alam di Kabupaten Pangandaran, menurut Warino, sudah berada dititik mengkhawatirkan, betapa tidak, bencana banjir kali ini sejumlah daerah yang biasanya tak pernah terdampak, kali ini tak lolos dari terjangan banjir.
“Salah satunya daerah Babakan, Kecamatan Pangandaran, sebelumnya tidak pernah terkena banjir, baru kali ini terrendam. Ini artinya, di hulu hutan sudah sangat rusak, sudah tidak ada penahan dan daerah resapan air,” ujarnya.
Pihak KTNA, Gempar dan sejumlah ormas lainnya, dalam waktu dekat akan mendesak DPRD dan Pemkab Pangandaran, untuk membuat Perda agar memperluas daerah resapan air dan menghentikan praktik hutan produksi.
“Bencana banjir dan longsor telah merugikan seluruh elemen masyarakat Pangandaran, baik itu petani, dunia pariwisata dan masyakarat luas lainnya,” tukasnya. (SBH/R1/HR-Online)
