Kondisi trotoar di Jalan Dr. Sudarsono, Kota Banjar. Photo: Muhafid/HR.
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Keberadaan trotoar sebagai jalur pejalan kaki di Kota Banjar, masih menyisakan banyak persoalan. Padahal, dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas sudah jelas mengatur perlindungan terhadap pejalan kaki.
Pasalnya, pembangunan trotoar yang kini tengah dikerjakan Pemerintah Kota Banjar, tidak sebanding dengan penggunaannya, yakni untuk pejalan kaki. Hal tersebut terlihat di banyak titik yang mana trotoar banyak digunakan untuk kepentingan pribadi seperti halnya untuk berjualan maupun tertutup oleh pot besar untuk pepohonan.
Meski di Kota Banjar belum banyak terjadi trotoar digunakan oleh pemotor seperti halnya di kota-kota besar, namun keberadaan trotoar di Banjar yang hampir sebagian besar ditempati masyarakat untuk berdagang yang menjadikan kota kecil di ujung Jawa Barat ini seolah tak tertata dengan apik.
Sebelumnya, saat sebuah perlombaan membuat Surat Buat Wakil Rakyat yang digelar Yayasan Ruang Baca Komunitas (YRBK) bekerja sama dengan DPRD Kota Banjar, salah satu pemenang yang bernama Dinar Naufal, mengharapkan hak pejalan kaki di Kota Banjar untuk diperhatikan. Bahkan, ia juga mengungkapkan keinginannya keberadaan trotoar di Banjar bisa ramah untuk penyandang disabilitas.
Tak hanya itu, hingga saat ini keberadaan trotoar di Banjar juga masih dikeluhkan warga lantaran mereka harus berjalan di jalan aspal yang memang diperuntukkan bagi kendaraan.
“Jujur, sesuai penglihatan saya sebagai warga biasa, banyak trotoar beralih fungsi menjadi lahan PKL. Meski berujung alasan ekonomi, padahal itu sudah jelas melanggar peraturan,” ujar Basuki, salah seorang warga Pataruman, kepada Koran HR, Selasa (29/08/2017) lalu.
Ia menambahkan, persoalan fungsi trotoar sebagaimana mestinya perlu diimbangi solusi-solusi yang tidak merugikan masyarakat. Sebab, sebagai contoh, para pedagang yang menggunakan jalur pejalan kaki di Banjar dialihkan ke salah satu kawasan kuliner justru tidak membuahkan hasil manis bagi mereka. Alhasil, mereka kembali menguasai trotoar dan pejalan kaki kembali mengaspal.
“Kita akui bersama, kaitannya penertiban jalan trotoar akan berbuntut protes dari para pengguna trotoar untuk berjualan. Sementara itu, pemerintah perlu mencari solusi yang tepat agar mereka tak lagi menggunakan trotoar dan persoalan ekonomi mereka bisa teratasi,” jelasnya.
Selain kaitannya dengan para pedagang pengguna trotoar, Basuki menambahkan, keberadaan pohon-pohon yang berada di pot besar di tengah trotoar juga menjadi persoalan sendiri. Sebabnya masih sama, mempersempit ruang untuk pejalan kaki.
“Lagi-lagi tinggal kebijakan pemerintah dalam mengaplikasikan peraturan yang ada. Jika itu bertentangan, tentu perlu diubah kembali pola pembangunannya, yakni tidak asal buat, akan tetapi sesuai dengan peraturan dan peruntukannya,” tandasnya.
Guna menjaga kualitas trotoar supaya tidak hilang dengan sendirinya atau rusak, pemerintah harus benar-benar memiliki ketegasan supaya trotoar bisa digunakan sebaik mungkin, dirawat serutin mungkin dan dijaga semaksimal mungkin dengan anggaran yang ada.
“Jadi, jangan hanya membangun saja dan selanjutnya dibiarkan. Namun, perlu dipantau terus dan diperhatikan agar trotoar digunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat,” harap Basuki.
Selain UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan juga menyebutkan pelarangan penggunaan trotoar yang mana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (4) yang menyebutkan bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
Menanggapi trotoar yang digunakan untuk berjualan, salah satu pedagang di Banjar yang enggan disebutkan namanya, mengaku hal tersebut terpaksa ia lakukan lantaran persoalan ekonomi. Sebab, jika lapaknya tidak memakan sebagi trotoar atau persis di pinggir jalan, akan berpengaruh besar pada penghasilannya.
“Saya sudah pernah coba bergeser ke belakang dan tidak menempati trotoar, namun hasil jualan saya berkurang. Setelah itu saya terpaksa kembali lagi dan Alhamdulillah lumayan buat menambah kebutuhan keluarga,” ucapnya.
Untuk mengkonfirmasikan permasalahan tersebut kepada sejumlah instansi pemerintah terkait, namun hingga berita ini diturunkan, HR belum bisa menemui pejabat yang berwenang karena tidak ada di kantornya. (Muhafid/Koran HR)
