Berita Pangandaran (harapanrakyat.com),- Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan KKP RI Bambang Suprapto mengatakan, pihaknya berkomitmen membangun 10 Politeknik di Indonesia sebagai dukungan terhadap pemerintah. Sebab, kondisi laut masa depan yang mana Indonesia sebagai poros maritim akan berjalan dengan baik ketika SDMnya juga baik.
“10 Politeknik di Indonesia dari yang lama seperti di Sidoarjo, Sorong, Bitung, Bone, Kupang NTT, Karawang. Dan tahun ini ada 4, yakni di Pangandaran, Dumai, Jembrana, dan Wakatobi,” jelas Bambang pada Koran HR, Selasa (12/9/2017).
Untuk persiapan di Pangandaran, lanjut Bambang, pihaknya mengaku sudah dirancang sejak tahun 2016 lalu. Sementara untuk lahan harus sudah selesai dan bersih. Saat ini, kata ia, KKP tengah membuat rancangan program tahun 2017 mulai dibangun kontruksi serta penyelenggaraan pendidikan kawasan kampus sementara di PPI Cikidang.
“Kita ada tiga prodi yang akan dibuka, yakni Teknologi Kelautan, Teknologi Budidaya Perikanan, dan Teknologi pengolahan hasil laut. Di Pangandaran potensi perikanannya sangat luar biasa,” ungkap Bambang.
Dari informasi Direktorat Kelembagaan Tinggi, sambung Bambang, animo masyarakat yang mendafatar ke Politeknik sebanyak 200 orang. 75 taruna dan taruni yang dibagi 3 program studi di Pangandaran.
Rekrutmen dan seleksi dosen tetap non PNS, ujar ia, akan dibuka dalam waktu dekat serta akan dibangun sarana dan prasarananya.
“Beberapa dosen dari Pangandaran maupun Ciamis sangat terbuka, yakni untuk putra daerah. Kita harap sesegera mungkin izin prinsip pendidikan tinggi dapat terealisasi. Untuk evaluasi saat ini yang diminta oleh Dikti sudah oke semua,” pungkas Bambang.
Direktur Kemendikti, tim dari Direktorat Perguruan Tinggi Tjihtjik mengatakan, komitmen Kemenristekdikti ini merupakan ketiga kalinya dalam pendirian Politeknik KP. Ia tidak ingin menghambat proses pendirian dengan catatan progress SDM dosesn harus sesuai standar dan dosen prodi.
“Kemenristekdikti kan yang punya kewenangan mengeluarkan izin program studi. Untuk profil terakreditasi bisa diproses dan mengajukan dokumennya ke BAN-PT. Nah untuk mengajukan dokumen tersebut harus sesuai syarat BAN-PT agar tidak dikembalikan. Jadi, SDM serta fasilitas semuanya harus terpenuhi. Secara keseluruhan kita dukung pendirian di Pangandaran,” ucapnya. (Mad/R6/Koran HR)
