(Pilkada Ciamis) Polemik Surat Penetapan Calon Bupati Partai Golkar Makin Memanas

Sejumlah Ketua PK Partai Golkar Kabupaten Ciamis, saat memberikan pernyataan sikap atas protes terhadap surat DPP Partai Golkar no 1297/G/IX/2017, usai menggelar pertemuan dengan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Ciamis, di Gedung Golkar Ciamis, Senin (25/09/2017). Foto: Heri Herdianto/HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Polemik di internal Partai Golkar menyusul turunnya surat DPP Partai Golkar no 1297/G/IX/2017 yang menetapkan Iing Syam Arifin, sebagai calon bupati Ciamis, tampaknya makin memanas. Sebanyak 23 Pengurus Kecamatan (PK) dan 228 Pengurus Desa (PD) Partai Golkar yang mendukung bakal calon bupati Ciamis, Herdiat, mendatangi Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Ciamis, Senin (25/09/2017).

Mereka menuding bahwa surat penetapan DPP Partai Golkar tentang pengusungan calon bupati tidak menempuh mekanisme seperti yang diamanatkan dalam juklak 06 Partai Golkar tahun 2016.

Juru Bicara Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Kabupaten Ciamis, Wawan Gunawan, mengatakan, pihaknya memprotes sekaligus mempertanyakan surat penetapan DPP Partai Golkar lantaran banyak mekanisme yang dilanggar. Dia menyebut DPP tidak mengindahkan hasil rapat pleno diperluas yang menetapkan Herdiat sebagai bakal calon bupati yang mendapat dukungan suara terbanyak dari pengurus Partai Golkar Kabupaten Ciamis.

Padahal, kata Wawan, dalam juklak 06 Partai Golkar tahun 2016 tentang mekanisme penjaringan calon kepala daerah menyebutkan bahwa pengusungan calon kepala daerah harus berdasarkan usulan melalui rapat pleno diperluas yang melibatkan pengurus desa, kecamatan dan kabupaten serta berdasarkan hasil survei lembaga independent.

“Kalau berbicara hasil survei, elektabiltas Pak Herdiat trendnya terus meningkat. Bahkan, dalam hasil survei salah satu parpol pada bulan Agustus lalu elektabilitas Pak Herdiat berada di posisi teratas dan sudah melewati elektabilitas Pak Iing,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Wawan, dalam memutuskan surat penetapan calon bupati Ciamis pun DPP Partai Golkar tidak melibatkan pengurus DPD Partai Golkar Jabar dan tim PP DPP Partai Golkar Jawa I. Padahal, kata dia, sebelumnya DPP Partai Golkar sudah menggelar rapat resmi pada tanggal 4 September yang dihadiri Sekjen DPP Idrus Marham, Ketua Harian DPP Nurdin Halid, Ketua DPD Jabar Dedi Mulyadi, Ketua PP Jawa I Agun Gunandjar Sudarsa dan Ketua Bapilu Jabar Herman Sutrisno.

Hasil rapat resmi tersebut salah satunya memutuskan bahwa untuk penetapan calon bupati Ciamis akan ditetapkan pada bulan Oktober mendatang. Namun, kata dia, selang dua hari dari rapat resmi atau tanggal 6 September, DPP Partai Golkar malah mengeluarkan surat penetapan calon bupati Ciamis yang diberikan kepada Iing Syam Arifin.

“Kami menilai DPP Partai Golkar tidak konsisten, tidak prosedural dan terkesan tidak transparan saat mengambil keputusan dalam penetapan calon bupati Ciamis. Padahal, dalam rapat koordinasi PP Jawa I yang digelar di Bogor pada tanggal 20 Agustus sudah diputuskan mengusulkan Herdiat sebagai calon bupati Ciamis ke tim Pilkada DPP Partai Golkar. Hal itu atas dasar hasil rapat pleno diperluas yang menetapkan Herdiat sebagai bakal calon bupati yang mendapat dukungan 80 persen pengurus Partai Golkar Ciamis yang melibatkan pengurus kecamatan dan pengurus desa,”tegasnya.

Wawan mengungkapkan, terkait adanya keganjilan pada surat DPP Partai Golkar yang menetapkan Iing Syam Arifin sebagai calon bupati, diperkuat oleh pernyataan Ketua PP DPP Partai Golkar Jawa I Agun Gunandjar Sudarsa dan Ketua Bappilu DPD Partai Golkar Jabar, Herman Sutrisno, yang menyatakan tidak tahu dan tidak dilibatkan saat mengambil keputusan tersebut. “Dengan adanya kronologi itu, kami jadi meragukan legalitas surat DPP Partai Golkar tersebut,” tandasnya.

Disamping itu, lanjut Wawan, pihaknya pun menemukan keganjilan pada isi surat penetapan calon bupati tersebut. Diantaranya, dalam surat itu, disebutkan bahwa penetapan Iing Syam Arifin sebagai calon bupati Ciamis berdasarkan hasil rapat pada tanggal 1 Agustus. Padahal, menurutnya, rapat resmi DPP Partai Golkar yang membahas penetapan calon bupati Ciamis digelar pada tanggal 4 September.

Dengan adanya sejumlah keganjilan tersebut, kata Wawan, sebanyak 23 PK (dari seluruhnya 27 PK) Partai Golkar Kabupaten Ciamis meminta kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Ciamis agar memfasilitasi untuk bertemu dengan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, di Jakarta.

“Kami ingin langsung bertemu dengan Pak Idrus Marham dan Pak Nurdin Halid untuk mempertanyakan sejumlah keganjilan dalam surat penetapan calon bupati tersebut. Kami pun akan mendesak kepada DPP Partai Golkar agar konsisten menjalankan juklak 06 tahun 2016 dengan mengubah penetapan calon bupati Ciamis dari Iing Syam Arifin menjadi Herdiat,” tegasnya.

Wawan juga menegaskan bahwa surat DPP Partai Golkar no 1297/G/IX/2017 tidak mencerminkan sebuah surat rekomendasi pengusungan calon bupati. Pasalnya, kata dia, dalam surat tersebut tidak mencantumkan perintah untuk mendaftarkan calon bupati ke KPUD.

“Dengan begitu, kami menganggap bahwa pengusungan calon bupati Ciamis Partai Golkar belum final. Hal itupun diperkuat oleh pernyataan Pak Agun Gunanjar Sudarsa sebagai Ketua PP Jawa I yang menyebutkan bahwa DPP Partai Golkar akan mengeluarkan surat rekomendasi dengan bentuk pasangan calon,” tegasnya.

Wawan pun meminta selama surat rekomendasi pasangan calon dari DPP Partai Golkar belum turun, maka atribut bakal calon bupati Ciamis Herdiat yang memakai logo Partai Golkar agar tetap terpasang. (Bgj/R2/HR-Online)