Berita Pangandaran (harapanrakyat.com),- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat mensinyalir pesaing Dedi Mulyadi sebagai Calon Gubernur Jawa Barat di Pilkada 2018 nanti mulai melancarkan manuvernya dengan pemberitaan yang menuduh melakukan pelecehan terhadap agama.
Hal itu terungkap saat HR Online mengkonfirmasi ke Sekretaris DPD Golkar Jabar, Ade Barkah, perihal penolakan yang salah satunya dilakukan Forum Aliansi Ulama Pangandaran terhadap pencalonan Dedi Mulyadi di Pilkada 2018.
Menurutnya, kampanye hitam dari pesaing berat Dedi Mulyadi mulai dilancarkan secara massif baik melalui media online ataupun dengan melakukan berbagai kesempatan dalam pertemuan masyarakat.
“Ini kampanye hitam yang kontennya menyudutkan Dedi Mulyadi dengan menyebarkan berita tuduhan penistaan agama. Padahal, kasus tersebut sudah dihentikan Polda Jabar dengan bukti pada surat B/278/IV/2016/Ditreskrimum,” ujar Ade Barkah seperti press release yang diterima dihubungi HR Online , Jum’at (11/08/2017).
Baca Juga: Forum Aliansi Ulama Pangandaran Desak Golkar tak Calonkan Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar
Ia menjelaskan, DPD Golkar Jabar bersama tim hukumnya telah mengkaji dan mengidentifikasi berbagai kejadian yang pada poin utamanya mengalamatkan ke Dedi Mulyadi dalam penjegalan di Pilkada 2018.
Pertama, ia menuturkan, munculnya sejumlah pihak yang mengaku sebagai kader Golkar menyatakan menolak terhadap pencalonan dan keputusan DPP Partai Golkar yang akan mengusung Dedi Mulyadi sebagai Bakal Calon Gubernur Jabar.
“Faktanya, mereka yang menolak justru sudah dinyatakan keluar dari Golkar. Bahkan, sudah menyatakan bergabung dengan partai yang memang sudah mengusung Bakal Calon Gubernur Jabar,” tegasnya.
Kedua, kata Ade lagi, sejumlah pihak yang mengaku dari kalangan ulama di Kabupaten Subang mendatangi Kantor DPP Partai Golkar untuk mendesak pembatalan rekomendasi Dedi Mulyadi sebagai Cagub Jabar. Alhasil, ungkapnya, sekelompok yang mengaku ulama tersebut telah berafiliasi dengan salah satu Bacagub yang diusung partai lain. Selain itu, mereka juga diidentifikasi tak memiliki pesantren dan bukan kader Golkar.
“Ya mereka terlihat ada saat deklarasi salah satu Bakal Calon Gubernur dari partai lain,” ucap ia.
Sementara untuk di Pangandaran, kata ia, diduga merupakan “pesanan” dari salah satu pejabat di Jabar yang mana telah berafiliasi pada salah satu Bacagub Jabar. “Ini isu SARA dan kita ambil langkah hukum dengan melayangkan pelaporan secara perdata,” pungkasnya. (Mad/R6/HR-Online)