Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Foto: net/ist
Berita Kesehatan, (harapanrakyat.com),-
Bergulirnya program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat. Program tersebut membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.
Secara bertahap, program JKN-KIS terus berkembang pesat hingga kini dan bergerak menuju cakupan semesta. Sampai saat ini, jumlah peserta yang mengikuti program JKN-KIS lebih dari 180 juta jiwa atau lebih dari 70% dari jumlah proyeksi penduduk Indonesia di tahun 2017.
Berdasarkan laporan dari audited akhir tahun 2016, menjelaskan bahwa program JKN KIS sangat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari pemanfaatan kartu BPJS Kesehatan di tahun 2016 sebanyak 177,8 juta kunjungan ke fasilitas kesehatan. Dan angka kunjungan ini terus meningkat dari tahun 2014 sebanyak 92,3 juta dan tahun 2015 sebanyak 146,7 juta.
Total pemanfaatan di tahun 2016, terdiri dari kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti halnya Puskesmas maupun klinik Pratama. Sementara ke dokter praktek perorangan mencapai sekitar 120,9 juta kunjungan. Adapun untuk rawat jalan di poliklinik dan Rumah Sakit sebanyak 49,3 juta dan untuk rawat inap sebanyak 7,6 juta. Apabila ditambahkan ke rujukan sebesar 15,1 juta, maka total pemanfaatan JKN-KIS adalah 192,9 juta.
Komitmen pemerintah dalam keberlangsungan program JKN-KIS terwujud penyediaan APBN dalam bentuk iuran bagi 92,4 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pemenuhan ketersediaan fasilitas kesehatan yang mana sumber APBN tersebut dari salah satunya pajak.
“Kehadiran program JKN-KIS merupakan wujud dari kehadiran negara kepada rakyatnya. Pemerintah telah mewujudkan amanat undang-undang yaitu dengan menjalankan program JKN-KIS tanpa memerlukan waktu yang lama, program ini sudah dirasakan betul manfaatnya bagi masyarakat. Selain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, bagi masyarakat yang sehat program ini memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian,” tulis Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam press release yang diterima HR Online, Selasa (15/08/2017).
Fahmi menambahkan, program JKN KIS bisa mendorong percepatan pengentasan kemiskinan. Sebab, melalui program JKN KIS masyarakat yang miskin tidak akan terjerumus dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam ketika sakit. Kemudian, masyarakat yang tidak miskin akan terhindar dari kemiskinan ketika mengalami sakit kronis.
Setelah berjalan 3,5 tahun, jelas Fachmi, ternyata program JKN-KIS tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan, tetapi juga perekonomian. Berdasarkan hasil penelitian lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan bahwa kontribusi total JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai Rp. 152,2 triliun dan di tahun 2021 diperkirakan kontribusinya mencapai Rp. 289 triliun.
Kepala Kajian Grup Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial LPEM FEB UI Teguh Dartanto, menyebutkan, dampak dari JKN KIS terhadap perekonomian Indonesia sifatnya positif dan berkelanjutan. Sementara untuk jangka pendek, program JKN KIS akan mendorong aktivitas ekonomi untuk sektor yang bersinggungan dengan program JKN KIS seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan Puskesmas), industri farmasi, alat kesehatan dan non kesehatan, industri makanan dan minuman.
Untuk jangka panjang, kata ia, program JKN KIS mendorong peningkatan mutu modal manusia yang merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Tahun 2016, dampak JKN-KIS antara lain jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp. 57,9 triliun, industri farmasi dan alat kesehatan mencapai Rp. 10,3 triliun dan jasa kesehatan serta kegiatan sosial swasta mencapai Rp. 14,6 triliun.
Industri makanan dan minuman terdampak sebesar 17,2 triliun, perdagangan selain mobil dan sepeda motor sebanyak Rp. 7,5 triliun, jasa angkutan pos dan kurir mencapai Rp. 3,5 triliun, jasa keuangan dan persewaan mencapai Rp. 2,4 triliun serta sektor lain mencapai Rp.38,6 triliun.
Teguh menjelaskan, bertambahnya peserta JKN-KIS akan meningkatkan investasi di sektor kesehatan seperti pembangunan Fasilitas Kesehatan, produksi obat dan alat kesehatan. Hal itu mendorong peningkatan jumlah lapangan pekerjaan bagi tenaga kesehatan yang ujungnya memacu perekonomian Indonesia menjadi semakin berkembang.
Dampak JKN-KIS terbesar yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena menjadi lebih sehat dan berumur panjang. Kondisi itu mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang.
“Program JKN KIS akan meningkatkan angka harapan hidup sebesar 2,9 tahun. Program ini berkontribusi sebesar 0,84% dari total PDB Indonesia atau kenaikan 1% kepesertaan JKN KIS setara dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp. 1 juta pertahun/perkapita,” urainya.
Di bidang Ketenagakerjaan, sambung Teguh, program JKN KIS berkontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan sebesar 1,45 juta orang pada tahun 2016 dan akan meningkat menjadi 2,56 juta orang di tahun 2021. Penciptaan lapangan kerja itu ada di beberapa sektor seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan Puskesmas) sebesar 864 ribu orang tahun 2016 dan akan meningkat menjadi 1,348 juta orang di tahun 2021.
Untuk sektor industri Farmasi ,penciptaan lapangan kerja sebesar 27,2 ribu orang di tahun 2016 dan berpotensi meningkat di tahun 2021 menjadi 42,5 ribu orang. Sementara dari industri makanan dan minuman sekitar 34,1 ribu orang di tahun 2016 dan di tahun 2021 menjadi 53,3 ribu orang.
Menurut pendapatnya, dampak program JKN KIS akan semakin besar seiring banyaknya rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jika sebelum program JKN-KIS pilihan pasien terhadap jasa layanan kesehatan terbatas pada Puskesmas dan klinik-klinik kecil, kata ia, sekarang akses lebih mudah ke rumah sakit besar dengan sistem yang sudah mulai terbangun dengan baik. Di tahun keempat ini menimbulkan kompetisi antar sesama pemberi layanan dan dari kompetisi ini akan menghasilkan perbaikan layanan yang semakin baik.
Pencapaian universal health coverage (UHC) di tahun 2019 diproyeksikan akan menghasilkan output sebesar Rp. 289 triliun dan kesempatan kerja untuk 2,4 juta orang. (R6/HR-Online)
 berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat. Program tersebut membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.){kind=link}