Warga menerima simbolis Paket OPM subsidi tahun 2017, bertempat di halaman Kantor Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Banjar. Photo: Nanang Supendi/HR.
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Dalam Operasi Pasar Murah (OPM) bersubsidi tahun 2017, Pemerintah Kota Banjar mendapat pengurangan jatah paket sembako untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Ya, kita di tahun ini hanya mendapat alokasi paket sembako untuk 4.000 RTM. Jumlah tersebut lebih kecil dibanding tahun 2016 sekitar 8.000 RTM. Hal itu dikarena bertambahnya kota/kabupaten yang mengambil OPM, di mana tahun lalu ada tiga kota/kabupaten yang tidak ambil OPM subsidi dari Pemprov Jabar,” kata Kabid. Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Banjar, Mamat Rahmat, kepada HR Online, Senin (19/06/2017), usai memberikan OPM bersubsidi secara simbolis kepada warga Purwaharja, di halaman Kantor Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Banjar, Senin (19/06/2017).
Sedangkan faktor lainnya, yaitu anggaran penyelenggaran OPM bersubsidi tahun 2017 yang dialokasikan Pemprov Jabar menurun. Dari 10 ribu RTM yang diajukan pihaknya, namun Kota Banjar hanya diberi kuota 8 ribu RTM.
“Empat ribu penerima subsidi berdasar hasil verifikasi itu rinciannya meliputi Kecamatan Banjar 1.368 RTM, Purwaharja 276 RTM, Pataruman 1.291 RTM, dan Kecamatan Langensari 1.065 RTM. Sebagian tadi secara simbolis sudah dibagikan dan selanjutnya besok diserahkan pihak kecamatan masing untuk dibagikan,” terangnya.
Mamat menyebutkan, dari enam komoditi yang disediakan dalam pelaksanaan OPM bersubsidi, yakni beras, gula pasir, minyak goreng, telur, daging ayam dan daging sapi, Pemkot Banjar hanya mengambil tiga komoditi saja, beras, gula pasir, dan minyak goreng.
Terkait adanya jumlah penurunan RTM tahun 2017 ini, Wakil Walikota Banjar, H. Darmadji Prawirasetia, mengatakan, bahwa alokasi paket OPM bersubsidi yang diterima Pemkot Banjar dari pemerintah provinsi menjadi sebuah konsekwensi dengan adanya penurunan anggaran OPM.
“Itu kan anggarannya dari APBD provinsi. Jadi kemampuan anggarannya demikian. Mungkin untuk efesiensi anggaran atau apa, kita sendiri tidak tahu pastinya. Yang jelas kita bersyukur OPM subsidi dari provinsi ini masih bisa dilakukan,” kata Darmadji. (Nanks/R3/HR-Online)