Wakil Walikota Banjar, drg. H. Darmadji Prawirasetia, M.Kes.
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Penolakan akan keberadaan hutan produksi di wilayah Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran, dirasakan kurang tegas dari dua Pemimpin Pemkab yaitu dari Bupati Ciamis dan Pangandaran.
Lain halnya dengan Wakil Walikota Banjar, drg. H. Darmadji Prawirasetia, M.Kes. Dia mengungkapkan, bahwa Pemerintah Kota Banjar sudah melayangkan surat permintaan kepada Perhutani Jawa Barat, agar hutan produksi di wilayah Kota Banjar yang dikelola Perhutani dijadikan hutan lindung. Pasalnya, hutan produksi di wilayah Kota Banjar tidak memberikan kontribusi secara finansial.
“Justru adanya hutan produksi yang ditebang menjadi bertambahnya resiko bencana banjir, seperti di Komplek Perum Azzahra Purwaharja, wilayah Cukang Taneuh Pataruman, dan di daerah Cikadongdong, Desa Karyamukti,” tandasnya, kepada Koran HR, Selasa (25/10/2016) lalu.
Darmadji juga menilai, bahwa penebangan hutan produksi di wilayah tersebut menjadikan potensi banjir bandang dan longsor yang beresiko tinggi, sehingga mengancam keselamatan warga di sekitarnya.
“Maka hutan yang berada di wilayah Kota Banjar, harus jadi hutan lindung dan kami dari Pemkot Banjar sudah berkirim surat ke Perhutani Jabar, meminta hutan yang ada di Banjar jadi hutan lindung, jangan jadi hutan produksi,” tandas Darmadji. (Muhafid/Koran HR)
Berita Terkait
Pemkab Pangandaran Masih Identifikasi Penyebab Bencana Alam
Agun Minta Pemda Ciamis, Banjar dan Pangandaran tak Keluarkan Izin Penebangan
Bupati Ciamis; Kerusakan Ekosistem Bukan Hanya Tanggung Jawab Pemerintah
