Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Raperda APBD Perubahan 2016 Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, di Gedung Islamic Center Cijulang, tampaknya mendapat penolakan dari Fraksi PKB. PKB menilai APBD Perubahan belum layak disyahkan, karena saat pembahasan, sejumlah dinas teknis belum siap dan memahami prosedur teknis dalam penyerapan anggaran program yang akan digulirkan.
“Kami menilai penetapan APBD Perubahan terkesan dipaksakan. Makanya, kami menyatakan sikap menolak,” kata Anggota Fraksi PKB, Jalaludin, usai sidang paripurna DPRD, Jumat (30/09/2016).
Meski ada penolakan dari PKB, namun mayoritas Fraksi lainnya di DPRD Pangandaran (PDIP,PAN plus, PPP plus, PKS, dan Golkar) menyetujui penetapan APBD Perubahan. Hanya, Fraksi Golkar dalam pandangan fraksinya menyatakan menerima dengan berat hati.
Jalaludin mengatakan, pihaknya melakukan penolakan karena meminta dilakukan penundaan penetapan Raperda APBD Perubahan. Hal itu, kata dia, karena ada beberapa program dalam teknis penyerapan anggarannya belum jelas. Sehingga dinas yang menangani program seperti belum siap. Pihaknya, tambah dia, khawatir apabila dipaksakan akan bermasalah hukum di kemudian hari.
“Seperti contohnya, program Pangandaran Mengaji yang dianggarkan sebesar Rp. 9,9 Milyar dan dikelola Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Programnya memang bagus, tetapi saat pembahasan dengan dinas teknis masih saling lempar. Mereka seperti belum paham dan siap dalam mengelola program ini,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, program Pangandaran Mengaji terkesan seperti kurang matang dalam perencanaannya. Sehingga pada proses, tahapan dan pelaksanaannya kurang jelas arahnya. “Seperti contoh, apakah progam itu bentuknya hibah atau kegiatan? Hal itu hingga kini belum jelas,” ujarnya.
Program Ajengan Masuk Sekolah (AMS) pun, tambah Jalal, masih belum siap di tataran teknisnya. Seperti dalam menetapkan krateria kiyai yang layak dilibatkan dalam program tersebut.
“Kita setuju programnya, memang bagus, tetapi di tataran teknis harus benar-benar siap. Ini penting. Karena perencanaan program harus disiapkan secara matang agar tidak terkesan dipaksakan,” tegasnya. (Mad/R2/HR-Online)
,- Raperda APBD Perubahan 2016 Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, di Gedung Islamic Center Cijulang, tampaknya mendapat penolakan dari Fraksi PKB. PKB menilai APBD Perubahan belum layak disyahkan, karena saat pembahasan, sejumlah dinas teknis belum siap dan memahami prosedur teknis dalam penyerapan anggaran program yang akan digulirkan.){kind=link}