Photo: ilustrasi net/Ist
Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-
Sekretaris KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Ciamis, Azis Basari, mengungkapkan, pembinaan atlit disabilitas (penyandang cacat) saat ini sudah tidak lagi di bawah naungan KONI. Hal itu berdasarkan keputusan KONI pusat yang melepas pembinaan altit disabilitas ditangani oleh sebuah organisasi khusus, yakni National Paralympic Committee (NPC) Indonesia.
Azis menambahkan, sekitar tiga tahun lalu, altit disabilitas sudah memiliki organisasi sendiri dan tidak ada lagi kaitannya dengan KONI. Dia mengatakan, pada ajang Peparnas (Pekan Paralimpiade Nasional atau Pekan Paralimpik Indonesia) sebelumnya atau masih berada dalam naungan KONI, pihaknya memfasilitasi seluruh kebutuhan atlit disabilitas asal Kabupaten Ciamis.
“Coba tanyakan ke pengurus PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kabupaten Ciamis, waktu Peparnas sebelumnya kami memfasiltiasi penuh seluruh kebutuhan atlit disabilitas asal Ciamis. Kalau pada Peparnas saat ini kami tidak bisa membantu, karena sudah bukan lagi kewenangan KONI,” katanya, kepada Koran HR, Selasa (18/10/2016) pekan lalu.
Menurut Azis, saat pembinaan atlit disabilitas dileburkan dari KONI, pihaknya sudah mengingatkan kepada pengurus PPDI Kabupaten Ciamis agar segera melakukan koordinasi dengan Pemkab dan DPRD Ciamis, terutama dalam penganggaran untuk bantuan dana pembinaan atlit.
Selain itu, kata Azis, pihaknya pun sudah menyarankan agar kepengurusan organisasi yang membina atlit disabilitas di Ciamis supaya melakukan pembenahan di internalnya. Hal itu agar Pemkab dan DPRD Ciamis yakin bahwa organisasi tersebut aktivitasnya sudah berjalan.
“Kalau bisa meyakinkan Pemkab dan DPRD, kami yakin mereka akan mendapat bantuan dana untuk keperluan pembinaan atlit, termasuk untuk anggaran memberangkatkan atlit yang ikut bergabung dengan kontingen Peparnas Jabar. Saya kira permasalahan ini terjadi akibat tidak adanya koordinasi dari awal,” ujarnya.
Azis menambahkan, untuk memberangkatkan atlit berlomba di sebuah ajang, butuh anggaran yang tidak sedikit. Dengan begitu, kata dia, Pemkab tidak mungkin memberikan bantuan dana tanpa dianggarkan dalam APBD.
“KONI juga tidak mudah mendapatkan bantuan dana dari Pemkab. Karena KONI sebelumnya harus melaporkan dulu bahwa memiliki rencana kegiatan dan program dalam pembinaan atlit kedepan. Bantuan yang diberikan pun berupa anggaran dari APBD yang administrasinya harus kami pertanggungjawabkan sendiri,” terangnya.
Setelah adanya kejadian atlit disabilitas asal Ciamis kekurangan bekal saat mengikuti Peparnas Jabar di Bandung, lanjut Azis, pengurus PPDI harus segera membicarakan terkait permohonan dana bantuan untuk pembinaan atlit dengan Pemkab Ciamis. Hal itu agar kejadian yang memalukan itu tidak terulang lagi di kemudian hari.
“Kuncinya harus ada komunikasi dan bisa meyakinkan Pemkab bahwa organisasi yang menaungi atlit disabilitas tersebut memiliki program dan kegiatan pembinaan. Kalau Pemkab sudah yakin, pasti akan memberikan dana bantuan yang dianggarkan dalam APBD,” pungkasnya. (Bgj/Koran HR)
Berita Terkait
Kasihan, Atlit Disabilitas Tak Dibiayai Pemkab Ciamis Pada Papernas Jabar
PPDI Ancam Atlit Disabilitas Berprestasi Tidak Lagi Perkuat Ciamis
 Kabupaten Ciamis, Azis Basari, mengungkapkan, pembinaan atlit disabilitas (penyandang cacat) saat ini sudah tidak lagi di bawah naungan KONI. Hal itu berdasarkan keputusan KONI pusat yang melepas pembinaan altit disabilitas ditangani oleh sebuah organisasi khusus, yakni National Paralympic Committee (NPC) Indonesia.){kind=link}