Ilustrasi Kartu BPJS. Foto: Ist/Net
Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-
Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pangandaran, menyoroti perencanaan Program Pelayanan Kesehatan Kartu Pangandaran Kertawaluya (BPJS Kesehatan) yang diperuntukan bagi 21 ribu warga miskin di Kabupaten Pangandaran. PKB memandang dinas teknis yang menangani program tersebut terkesan belum siap, karena disinyalir dalam perencanaannya belum dilakukan dengan matang,
“Saat pembahasan APBD Perubahan, kami pernah meminta data kepada dinas teknis terkait daftar penerima program Kertawaluya. Ternyata dinas teknis tidak bisa menunjukan data penerima. Hal itu menandakan bahwa dinas belum siap menggulirkan program ini,” kata Jalaludin, usai sidang paripurna DPRD, Jumat (30/09/2016).
Pihaknya, kata dia, ingin mengetahui sistem pendataan kartu asuransi BPJS yang dibayar oleh APBD tersebut. “Kami ingin mengetahui dari 21 ribu warga miskin yang mendapat kartu Kertawaluya ini terdiri berapa kepala keluarga. Kami hanya ingin mengecek data saja, karena khawatir dalam pelaksanaannya nanti ada kartu yang tidak bisa berlaku. Artinya, perlu dilakukan validasi data agar tidak ada masalah saat pelaksanaannya nanti,” ujarnya.
Jalal juga menyoroti penganggaran program intensifikasi pohon kelapa yang dialokasikan pada APBD Perubahan. Menurutnya, program tersebut pernah dianggarkan pada APBD tahun 2015, baik murni maupun perubahan. Namun, dalam realisasinya tidak bisa diserap, karena program tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Hibah dan Bansos.
“Yang kami heran kenapa program itu muncul kembali di APBD Perubahan sekarang? Kami minta dalam pengalokasian di APBD jangan asal menyerap anggaran saja tanpa mempertimbangkan skala prioritas,”pungkasnya. (Mad/R2/HR-Online)