Warga mengeluhkan kondisi jalan Bangunkarya-Langkaplancar yang kondisinya sudah kembali rusak. Padahal, jalan tersebut baru saja dilakukan perbaikan melalui proyek pengerjaan tahun anggaran 2016 yang dikerjakan pihak rekanan. Foto: Istimewa
Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-
Keluhan warga terkait buruknya hasil pekerjaan sejumlah proyek infrastrukutur tahun anggaran 2016, terutama perbaikan jalan yang dikerjakan pihak rekanan di Kabupaten Pangandaran, tampaknya mendapat sorotan dari DPRD Pangandaran. DPRD menilai adanya sejumlah proyek infrastruktur yang kualitas pekerjaannya buruk akibat gagalnya perencanaan teknis dan lemahnya pengawasan yang dilakukan dinas teknis.
Sebelumnya, warga mengeluhkan kondisi jalan Bangunkarya-Langkaplancar yang kondisinya sudah kembali rusak. Padahal, jalan tersebut baru saja dilakukan perbaikan melalui proyek pengerjaan tahun anggaran 2016 yang dikerjakan pihak rekanan.
Ketua Komisi III DPRD Pangandaran, Wowo Kustiwa, mengatakan, pihaknya mengamati bahwa perencanaan teknis pada sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Pangandaran terkesan asal-asalan. Sehingga, akibat perencanaannya asal-asalan, berdampak terhadap hasil pekerjaan proyek.
“Kami melihat dinas terkait sepertinya tidak matang dalam membuat perencanaan teknis. Bahkan, ada beberapa FS dan DED proyek infrastruktur yang dibuat beberapa bulan sebelum lelang. Jelas hasilnya tidak akan matang. Karena pengerjaannya tergesa-gesa dan dipastikan asal-asalan,” katanya, kepada Koran HR, Senin (24/10/2016).
Wowo mencontohkan, seperti pada proyek peningkatan jalan di beberapa daerah yang tanahnya labil serta rawan bencana, ternyata tidak menggunakan kontruksi untuk penahan pergerakan tanah.
“Akibatnya, baru beberapa minggu proyek dikerjakan, kondisi jalan sudah rusak dan retak-retak. Pertanyaan kami, kenapa saat perencanaan yang dilakukan dinas teknis, tidak terdeteksi bahwa tanah yang dibangun jalan tersebut kondisinya labil. Kalau sepertinya dinas teknis tahu tanahnya labil, kenapa dipaksakan tidak menggunakan kontruksi penahan pergerakan tanah,”
“Lantas, buat apa dilakukan FS (uji kelayakan) dan membuat DED sebelum proyek dimulai. Kalau hasil perencanaannya gagal, jelas kegiatan itu hanya buang-buang anggaran dan merugikan keuangan Negara. Karena proyek baru dibangun sudah rusak kembali,” tegasnya.
Selain itu, kata Wowo, dari segi pengawasan pun dari dinas teknis sangat lemah. Pasalnya, tambah dia, pihaknya masih menemukan beberapa proyek yang diduga keluar dari RAB. “Jadi, kalau banyak proyek yang mudah rusak, wajar saja kalau kondisinya seperti itu. Jangan sampai dinas teknis beralasan karena faktor bencana yang menyebabkan hasil pengerajaan proyek cepat rusak. Itu hanya omong kosong,”tandasnya.
Wowo mengatakan, setiap pihaknya mengecek ke lokasi proyek, seringkali konsultan pengawas tidak berada di tempat. “Bagaimana pengerjaan proyek bisa bagus kalau konsultan pengawasnya saja sering tidak ada di tempat. Artinya, mereka tidak serius saat mengawasi pengerjaan proyek. Kalau kondisinya seperti itu, wajar saja kalau pekerjaan di lapangan asal-asalan atau asal beres,” tegasnya.
Wowo juga mengaku heran ketika melakukan sidak ke lokasi proyek, sering kali tidak bertemu dengan tenaga ahli yang mengantongi sertifikat SKT (Surat Keterangan Teknis) dari pihak rekanan.
“Alasannya selalu saja tenaga teknisnya tidak datang ke lokasi proyek atau alasan lainnya. Dan itu terjadi beberapa kali. Logikanya, kalau sebuah proyek sering ditinggalkan oleh tenaga teknisnya dan jarang diawasi oleh konsultan pengawas, mau bagaimana hasil pengerjaannya?,” tegasnya.
Dengan begitu, tambah Wowo, pihaknya meminta dinas terkait agar bertanggungjawab terhadap pengerjaan proyek yang kualitasnya dianggap buruk. Pihaknya pun berharap dinas teknis melakukan teguran terhadap rekanan dan pengawas konsultan. “Sebelum dibayar, pihak rekanan harus diminta memperbaiki kerusakan pada pekerjaannya. Itu wajib. Kami akan terus melakukan pemantauan,” katanya.
Wowo menambahkan pihaknya sepakat dengan gagasan Bupati Pangandaran yang akan memulai perencanaan teknis sejumlah proyek tahun anggaran 2017 dilakukan pada tahun 2016. “Kalau dari dulu perencanannnya dilakukan setahun sebelumnya, dipastikan hasilnya akan matang. Kami juga akan meminta kepada bupati agar ada pengawasan ketat terhadap kinerja konsultan pengawas,” ujarnya. (Mad/Koran-HR)
,- Keluhan warga terkait buruknya hasil pekerjaan sejumlah proyek infrastrukutur tahun anggaran 2016, terutama perbaikan jalan yang dikerjakan pihak rekanan di Kabupaten Pangandaran, tampaknya mendapat sorotan dari DPRD Pangandaran. DPRD menilai adanya sejumlah proyek infrastruktur yang kualitas pekerjaannya buruk akibat gagalnya perencanaan teknis dan lemahnya pengawasan yang dilakukan dinas teknis.){kind=link}