Photo: Ilustrasi net/Ist
Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-
Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Pangandaran, sebanyak 3.000 reagen repites HIV (alat deteksi HIV) telah disiapkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pangandaran.
Kepala Dinkes Kabupaten Pangandaran, Dede Saeful Uyun, melalui Kasi. Pengendalian Penyakit dan KLB, Ajang Jatnika, S.Km., mengatakan, 3.000 reagen tersebut merupakan bantuan dari Dinkes Provinsi Jawa Barat.
“Repites ini akan disimpan di Logistik Labkesda, Puskesmas Parigi, Puskesmas Cikembulan, Puskesmas Pangandaran, dan sebagian lagi digunakan untuk pemeriksaan rutin secara sukarela di Pamugaran, Batu Hiu, dan Pasar Wisata,” terang Ajang, kepada HR, Selasa (26/07/2016).
Ajang juga mengatakan, bahwa pemeriksaan VCT sudah rutin dilakukan pihaknya terhadap ibu hamil (bumil), Wanita Pekerja Seks (WPS), komunitas waria, Penasun, dan masyarakat umum lainnya.
Bagi komunitas WPS, pemeriksaan dilakukan setiap 3 bulan sekali di tempat-tempat vital, seperti di Pasar Wisata, Pamugaran, Batu Hiu, dan Karangtirta.
“Kuota untuk ibu hamil sebanyak 240 orang per bulannya. Tempat pemeriksaan tersedia di empat lokasi, yaitu di Labkesda, Puskesmas Parigi, Puskesmas Cikembulan, dan Puskesmas Pangandaran. Umumnya itu tes HIV untuk bumil, WPS, waria dan Penasun. Kita terus melakukan pemeriksaan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran HIV-AIDS di Pangandaran,” kata Ajang.
Berdasarkan data yang tercatat di Dinkes Kabupaten Pangandaran, selama periode 2011 hingga sekarang telah ditemukan kurang lebih 45 kasus HIV-AIDS. Adapun yang menjadi prioritas sasaran di tahun 2016 ini adalah proporsi ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS) untuk mendapatkan layanan terapi ARV (Anti Retropiral Virus), yakni obat yang dapat menekan perkembangan HIV dalam tubuh.
Di tempat terpisah, pengurus Pokja Pamugaran 2, Saryono, menyebutkan, bahwa pada tahun 2015, ada warga Pangandaran yang positif HIV dan harus segera dirujuk ke RSU Banjar. Namun, waktu itu tidak segera ditindaklanjuti karena berbagai kendala, salah satunya terkendala masalah biaya.
Untuk itu, pihaknya berharap kepengurusan KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) di Kabupaten Pagandaran bisa segera disahkan atau diaktifkan, sehingga nantinya dapat membantu memfasilitasi masyarakat, baik kalangan komunitas maupun masyarakat umum, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Pangandaran. (Madlani/Koran-HR)
