Karyawan PT. IMS Banjar Tagih Janji Jaminan Kesehatan

Ilustrasi. Foto: Ist/Net

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Sejumlah karyawan PT. Indopower Makmur Sejahtera, mengeluhkan tidak adanya jaminan kesehatan BPJS yang berulang kali dijanjikan pihak perusahaan kepada seluruh karyawannya. Perusahaan tersebut merupakan mitra PLN dibidang Pencatatan Meter (Cater), penagihan tunggakan serta Pengenalan Dasar Instalasi Listrik (PDIL) yang berada di Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) PLN Kota Banjar.

Wilayahnya mencangkup seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kota Banjar, serta sebagian kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis dan sebagian wilayah Kabupaten Pangandaran.

“Saya sudah kerja dua tahun di PT. Indopower MS, tapi belum juga mendapatkan kartu BPJS. Bukan saya tidak mampu berobat dengan uang saya, namun saya bersama teman-teman karyawan menagih janji kesepakatan yang telah ditandatangani saat kontrak,” kata salah seorang karyawan yang tidak mau disebutkan namanya, kepada HR, Senin (22/02/2016).

Menurutnya, ratusan karyawan yang telah bergabung dengan PT. Indopower MS, sudah beberapa kali dimintai persyaratan untuk pembuatan kartu BPJS. Tapi kenyataannya sampai saat ini tak kunjung direalisasikan.

“Saya berdo’a supaya keluarga saya tidak sakit. Tapi saya menduga karyawan lain tersiksa secara finansial saat mereka sakit. Sedangkan, pihak perusahaan hanya bilang masih dalam tahap proses. Padahal perjanjiannya sudah 2 tahun yang lalu,” tegasnya.

Kekecewaan serupa diungkapkan karyawan lainnya yang juga enggan disebutkan namanya. Menurutnya, janji manis perusahaan sangat disayangkan oleh para karyawan. Padahal, perusahaan mitra kerja PLN tersebut sudah beberapa kali ditegur oleh pihak PLN.

“Saya kalau mau berobat ya bayar sendiri lah. Kalau menunggu realisasi kartu BPJS ya keburu parah sakitnya,” ketusnya.

Padahal, tugas karyawan tersebut cukup berat, seperti mencatat meter (Cater), penagihan tunggakan serta Pengenalan Dasar Instalasi Listrik (PDIL). “Bagaimana mau maksimal kerja kalau kami dipandang sebelah mata. Tuntutan perusahaan yang menginginkan kerja kami maksimal, tapi mereka tidak berpikir bagaimana kondisi kami sebenarnya,” kata sumber HR yang enggan disebutkan namanya itu.

Selain tidak mendapatkan jaminan BPJS, gaji yang mereka terima selalu telat. Dalam perjanjian kontrak antara perusahaan dan karyawan disebutkan bahwa upah yang diterima karyawan setiap tanggal 5 tiap bulannya. Namun, pada kenyataannya dibayarkan setiap tanggal 10 hingga tanggal 15 pada setiap bulannya.

“Pada bulan ini saya belum juga mendapatkan upah dari perusahaan, padahal tanggal 24 Februari 2016 saya harus mulai melaksanakan tugas mengontrol seperti biasa,” ujarnya.

Besaran upah yang diberikan kepada karyawan sebesar Rp.1.135.000, jumlah sebesar itu berdasarkan UMK Kota Banjar. Sedangkan sebelumnya telah diumumkan, bahwa sejak tanggal 1 Januari 2016, upah naik mengikuti UMK wilayah Tasikmalaya, yakni sekitar Rp.1.635.000 berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1322-bangsos/2015 tentang Upah Minimun Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2016.

“Namun, sejak pemberitahuan terhadap para karyawan pada bulan lalu, kami belum juga mendapatkan kejelasan. Tapi yang terpenting, para karyawan mendapatkan upah harus tepat sesuai kontrak. Karena karyawan malas bekerja ketika upah selalu telat. Jadi, jangan disalahkan jika pelaporan terhadap perusahaan maupun PLN selalu tidak maksimal,” tutur sumber HR tersebut.

Sementara itu, saat HR akan mengkonfirmasikan hal itu kepada pihak perusahaan yang kantornya berada di Gang. Veteran, Lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, namun kantor tersebut tidak ditemukan. Bahkan, warga sekitar pun tidak ada yang mengetahui keberadaan kantor tersebut. (Muhafid/Koran-HR)