Pj. Bupati Pangandaran, Daud Achmad, bersama Ketua DPRD Pangandaran, Iwan Ridwan, dalam sebuah Paripurna DPRD, di Gedung Islamic Center Cijulang, beberapa waktu lalu. Foto: Dokumentasi
Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta prioritas plafon anggaran sementara tahun 2016.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan, S.Pd.,M.Pd., ketika ditemui Koran HR, pekan lalu, mengatakan, kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tersebut berdasarkan usulan fraksi yang sependapat dengan hasil pembahasan yang dilakukan Badan Anggaran.
“Semua fraksi setuju dan sepakat, tidak ada yang menolak. Maka dibuatlah nota kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah daerah bahwa skala prioritas KUA PPAS tahun 2016 harus disinergikan dengan program pemerintah pusat, provinsi dan daerah serta isu-isu yang berkembang di masyarakat,” kata Iwan.
Iwan menuturkan, program prioritas tahun 2016 mendatang itu antaralain, pelayanan kesehatan dasar dan biaya persalinan gratis, pembebasan biaya ambulans, pembebasan biaya pendidikan wajib belajar 12 tahun, pembangunan infrastruktur jalan, subsidi beras bagi masyarakat kurang mampu, serta pengembangan objek wisata baru yang memiliki potensi menarik.
“Insyaalloh, kita prioritaskan APBD tahun 2016 untuk itu. Kita juga mendukung penyelenggaraan even-even budaya sebagai upaya untuk mempromosikan pariwisata Pangandaran,” katanya.
Menurut Iwan, pendapatan daerah yang semula hanya Rp. 678 miliar bertambah Rp. 3,346 miliar yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Jadi, rencana pendapatan tahun anggaran 2016 naik menjadi Rp. 681,871 miliar.
Namun, kata Iwan, bila dibandingkan dengan APBD tahun 2015 mengalami penurunan dari sisi jumlah. Karena perhitungan asumsi pendapatan tahun 2016 tidak dimasukkan sumber pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan keuangan provinsi, bantuan belanja hibah untuk DOB, Dana Penyesuaian tunjangan profesi guru, serta Alokasi Dana Desa dari APBN.
“Anggaran Belanja Daerah semula Rp. 693.524.365.517,- bertambah Rp. 3,346 miliar menjadi Rp. 696.870.837.440,- serta pembiayaan daerah tetap tidak mengalami perubahan yaitu Rp. 24.999.441.981,- diperhitungkan berdasarkan prediksi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2015 sebesar Rp. 19.999.441.981,- ditambah penyertaan modal pembiayaan daerah Rp. 5 miliar,” katanya.
Penjabat Bupati Pangandaran, Drs. H. Daud Achmad, membenarkan, pihaknya bersama pimpinan DPRD Pangandaran telah membuat nota kesepahaman dan sepakat akan melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama.
Hal itu, kata Daud, mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Maka fokus pendanaan di tahun 2016 diarahkan untuk kegiatan yang benar-benar prioritas. Diantaranya seperti penyelenggaraan pendidikan, penanganan infrastruktur wilayah dan pedesaan, peningkatan cakupan layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan daya beli masyarakat, alokasi dana desa, dan pemenuhan pagu indikatif kewilayahan/ Kecamatan (PIK).
“Terkait ada beberapa usulan kegiatan yang belum terakomodir dalam APBD murni tahun 2016, mudah-mudahan dapat dialokasikan dalam KUA PPAS APBD Perubahan tahun anggaran 2016,” kata Daud.
Sementara itu, dari informasi yang berhasil dihimpun Koran HR, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran selama tiga tahun, mulai dari realisasi tahun 2014 serta target di tahun 2015 dan 2016, mengalami peningkatan. Hal itu berdasarkan capaian akselerasi pembangunan perekonomian daerah serta kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat, seiring dengan meningkatnya penghasilan masyarakat serta semakin luasnya lapangan kerja daerah.
Dengan demikian, persentasi penduduk miskin kurang dari 6,5 % dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,1 % sesuai perkembangan asumsi ekonomi regional makro tahun 2016, laju pertumbuhan penduduk 0,49 %, laju pertumbuhan ekonomi 5,20 %, dan inflasi 6,60 %. Berdasarkan kondisi alokasi pembiayaan pembangunan APBD dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2016 hasil dari Musrenbang 2015.
Indikator IPM Pangandaran realisasi tahun 2014 yaitu Indek Pendidikan 82,72 %, Kesehatan 71,30 %, Indeks daya beli 64,69 %, target di tahun 2015 Indek Pendidikan 82,86 %, Kesehatan 71,35 %, Indeks daya beli 65,18 %, serta Target di tahun 2016 Indek Pendidikan 83 %, Kesehatan 71,40 %, Indeks daya beli 65,67 %, menjadi Isu strategis dan prioritas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) PPAS tahun 2016. (Mad/Koran-HR)