Hak Belum Dibayar Tuntas, Atlet Porda Banjar ‘Curhat’ ke DPRD

Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Pekan Olahraga Daerah (Porda) XII tahun 2014 di Kabupaten Bekasi sudah berlalu satu tahun. Tapi siapa sangka, atlet Porda Kota Banjar yang notabene berprestasi cukup membanggakan dengan meraih sejumlah medali, bahkan selamat dari juru kunci, ternyata nasibnya kini disia-siakan oleh KONI dan panitia/tim persiapan dan pelaksana Porda maupun Pemkot Banjar.

(Berita Terkait : OKP di Banjar Soroti Soal Hak Atlet Porda Belum Dipenuhi)

Pasalnya, hingga saat ini apa yang menjadi hak mereka, seperti uang pembinaan, uang kontrak dan uang penghargaan, belum diterima sepenuhnya. Hal itu terungkap saat beberapa perwakilan atlet Kota Banjar yang dibon dari luar daerah, mengadukan nasib mereka kepada DPRD Kota Banjar, Selasa (03/11/2015).

Selain diterima anggota dewan dari gabungan komisi, diantaranya Ir. Soedrajat Argadiredja, Mujamil, Hendrik, Anwar Karim, Sudarsono, Bambang Prayogi dan Anwar Hartono, mereka juga diterima Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kota Banjar, Dahlan, SH., Kabid Kesekretariatan KONI, Muhdir, serta dikawal Intel Polresta Banjar dan Intel Kejari Banjar.

Perwakilan atlet yang juga Konsultan Atlet Porda Banjar, Dadi, menyampaikan sekaligus mendorong agar anggota dewan mendesak KONI dan pemerintah kota, agar saat ini juga harus menuntaskan pembayaran yang sudah menjadi haknya tersebut.

“Kami datang ke dewan untuk menyampaikan aspirasi supaya diketahui. Pada KONI dan institusi terkait, tidak mau tahu alasan apapun hari ini juga harus bisa beres dan membayarkan kewajibannya pada kami,” tegas Dadi.

Pihaknya meminta kepastian dan mempertanyakan hak uang atlet yang belum dibayar hingga kini. Menurut Dadi, pihaknya menagih janji ini sudah kesekian kalinya. Terakhir dijanjikan tanggal 30 Oktober 2015 akan dibayarkan, namun masih juga belum jelas dan tak dibayarkan.

“Atas pemenuhan yang diulur-ulur ini, jelas menjadi kerugian bagi kami. Kita telah korbankan waktu dan pekerjaan, bahkan ada atlet yang kuliah pun ditinggalkan. Sementara untuk mengejar hak yang mesti diterima, bolak-balik Bandung-Banjar, hasilnya masih nihil,” tuturnya.

Yang menyakitkan lagi, lanjut Dadi, dirinya sebagai pelatih harus menanggulangi dulu kebutuhan atas hak atlet, dengan ngutang sana sini. Bahkan, mobil miliknya pun dijual.

“Ini sudah dua tahun sejak 2012 dari MoU yang dibuat, dan seharusnya penyelenggaraan Porda Kabupaten Bekasi selesai pada 2014. Ya saat itu pula harusnya segala macam urusan, termasuk hak kami semuanya sudah dibayar lunas,” tandasnya.

Berdasarkan perhitungan pihaknya, hak yang masih harus diterima itu sebesar Rp.1,9 miliyar, dan tahun ini sudah dianggarkan pemkot melalui Disdikbudpora Rp.900 juta untuk dibayarkan kepada pihaknya.

Menurut Dadi, sebenarnya persoalan tersebut tidak seharusnya diadukan ke dewan jika semua komponen yang bertanggung jawab mampu menuntaskan dan bekerja dengan maksimal. Namun, atas perlakuan seperti ini, pihaknya merasa kecewa. Para atlet sudah berjuang semaksimal hingga meraih prestasi yang mengharumkan Kota Banjar, tapi hak mereka yang sudah jelas dituangkan dalam MoU belum juga dibayarkan.

“Kami sudah lelah berbicara dan menagih janji terus-terusan. Apapun yang terjadi, contoh saat ini kepengurusan KONI Banjar yang carut-marut dan persoalaan apa pun, kami tidak ingin tahu. Pokoknya harus saat ini juga dibayar,” kata Dadi, dengan nada tinggi.

Pihaknya, lanjut dia, sudah cukup bersabar dan tidak berbuat macam-macam. Malah pihaknya sendiri tahun lalu diduga menggunakan uang hingga di periksa aparat kepolisian. Atas kejadian yang berulang-ulang ini, bahkan pada Porda 2010 pun sama, hak para atlet tidak dibayar penuh.

Meski begitu, pihaknya belum melaporkan ke Gubernur Jabar, terkait permasalahan yang berulang ini. Menurut Dadi, untuk diajukan ke ranah hukum pun masih dipikirkan. Jika belum juga tuntas hari ini (Selasa, 03/10/2015-red), terpaksa pihaknya akan menunggu dan menginap di Kota Banjar. “Untuk itu tolong Disdik dan KONI dapat menyelesaikannya sesuai komitmen,” tegasnya.

Hasil pertemuan tersebut tidak membuahkan sebuah solusi untuk penyelesaiannya. Baik Disdikbudpora maupun KONI tak mampu memberikan jaminan uang yang menjadi haknya para atlet. Hal itu tentu menjadi sebuah kekecewaan lagi yang harus diterimanya, dan membuat ketidakpercayaan pada Pemkot Banjar semakin dalam. (Nanks/Koran-HR)