Ilustrasi. Foto: Ist/Net
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Dukungan dana Global Fund (GF) untuk penanggulangan AIDS di Indonesia akan berakhir pada 2015 ini, dan di tahun 2016 mendatang akan diganti dengan bantuan pendanaan model baru atau New Funding Model (NFM). Namun, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Banjar sendiri, dipastikan tidak akan menerimanya.
Hal itu dikatakan Sekretaris KPA Provinsi Jabar, Iman, kepada HR, usai melakukan pertemuan dengan beberapa OPD terkait, di ruang rapat I Setda Pemkot Banjar, dalam rangkaian kegiatan Monitoring dan evaluasi (Monev) ke KPA Kota Banjar, pekan lalu.
“GF dan NFM itu penggunaan dananya hampir sama. Hanya saja bedanya NFM dipergunakan untuk penanggulangan dua penyakit sekaligus, yaitu HIV-AIDS dan Tuberculosis atau TB,” jelasnya.
Dia juga menyebutkan, selain dana NFM lebih kecil jumlahnya, juga tidak semua kota/kabupaten menerimanya. Karena, salah satu syarat pertimbangan agar KPA kabupaten/kota mendapatkan NFM adalah adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.
“Kebijakan daerah itu jelas berupa regulasi, baik Perda atau Perwal, dan dukungan penganggaran melalui APBD, serta tentunya penguatan kelembagaan KPA Kota Banjar sendiri,” katanya.
Sedangkan, di Kota Banjar sendiri, meski sudah ada kepedulian tetapi hal tersebut belum dimiliki semuanya. Untuk itu, pihaknya meminta supaya Pemkot Banjar melalui OPD terkait, membantu KPA Banjar dalam menjalankan programnya.
“Kami dari KPA Provinsi pun siap memberikan dukungan kepada KPA di Banjar, baik tenaga maupun pikiran guna kelancaran dan keberlangsungan program penanggulangan HIV- AIDS di Kota Banjar ini,” ucap Iman.
Pengelola Program KPA Kota Banjar, Boni Mastriolani, mengatakan, dalam kegiatan Monev yang dilakukan KPA Provinsi kepada pihaknya dengan melibatkan sejumlah lintas sektor, tujuannya untuk membahas keberlangsungan program dan kesinambungan penganggaran program penanggulangan HIV-AIDS.
“Dengan kata lain, mereka berkunjung ke KPA Banjar untuk melihat secara langsung program penanggulangan AIDS yang dijalankan, mengetahui kendala dan permasalahan di lapangan, serta bersama-sama mencarikan solusinya,” terangnya.
Boni juga mengatakan, bahwa apa yang sudah dihasilkan KPA Banjar saat ini tidak lepas dari peran seluruh komponen dan OPD terkait dalam kegiatan penanggulangan HIV-AIDS di Kota Banjar.
Pihaknya berharap, kedepan bisa diatur secara khusus oleh pemerintah kota melalui dukungan kebijakannya. Sehingga, keberlangsungan program yang dilaksanakan KPA Kota Banjar dapat lebih optimal. (Nanks/Koran-HR)