Berita Banjar (harapanrakyat.com),-Permintaan agar Pemerintahan Desa (Pemdes) di Kota Banjar untuk ikut tergerak dalam penanggulangan HIV/AIDS, dan adanya alokasi dana desa bagi kegiatan tersebut. Sejumlah Kepala Desa mendesak Walikota Banjar untuk menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal).
“Bila kami harus menyisihkan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan pembekalan pencegahan HIV/AIDS, maka kami meminta hal itu diatur dalam Perwal,” ucap Kaur Kesra Desa Mulyasari, Mastur Yulia, S.Pdi, di acara pertemuan Kades/Lurah dengan LSM Mata Hati, Rabu, (15/04/2015).
Pihak Pemdes sepakat dengan adanya keinginan tersebut. Namun, bila tidak diatur dalam Perwal, ditakutkan menyalahi aturan. “Diatur di Perwal, tentu kami mempunyai dasar hukumnya, dan harus mematuhi ketentuan anggaran untuk sosialisasi dan pencegahan HIV/AIDS,” tambah Mastur.
Kader PIKM juga menilai Perwal penggunaan anggaran dana desa bagi penanggulangan HIV/AIDS di setiap Pemdes, dirasakan kebutuhannya mendesak. Bahkan, dalam Perwal tersebut juga tidak hanya mengatur penggunaan anggaran saja.
“Tidak hanya mengatur penggunaan dana desa saja, kami juga dilapangan sering terkendala melakukan sosialisasi. Pernah pihak sekolah menolak sosialisasi yang akan dilakukan kader,” ungkap Ibu Hebring, Kader PIKM Kelurahan Hegarsari.
Pengelola Program LSM Mata Hati, Aam, mengatakan, Perwal tentang penanggulangan HIV/AIDS di kota Banjar sangat diperlukan. Sebab, di kabupaten/kota lain hal itu telah ada peraturannya.
“Lebih bagus di Perda kan, tapi memang harus ada kajian lebih mendalam. Untuk saat ini cukup dengan Perwal,” ucapnya.
Perwal tersebut nantinya akan menjadi pegangan bagi berbagai organisasi dan stakeholder hingga ke tingkat desa, baik itu untuk penyuluhan maupun penganggaran. “Pengalokasian anggaran disinkronkan dengan keberadaan warga peduli aids (WPA), yang sudah terbentuk di tiap desa/kelurahan. Peran WPA ini membantu pihak Pemdes dan kelurahan dalam sosialisasi ke masyarakat,” tambah Aam.
Selama ini, WPA yang telah dibentuk di setiap Desa/Kelurahan oleh KPA kota Banjar tidak ikut diberdayakan dalam sosialisasi atau gerakan pencegahan HIV/AID di lingkungannya. (Nanang S/R1/HR-Online)
 di Kota Banjar untuk ikut tergerak dalam penanggulangan HIV/AIDS, dan adanya alokasi dana desa bagi kegiatan tersebut. Sejumlah Kepala Desa mendesak Walikota Banjar untuk menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal).){kind=link}