Kesal menunggu dan mengantri, Satpol PP dan Pegawai yang akan mengikuti Proses Pemeriksaan BPK, terlibat kericuhan. Photo : Madlani/ HR
Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-
Pemeriksaan (audit) aset Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), Kamis-Jum`at (09/10/04/2015), di halaman Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pangandaran, sempat diwarnai kericuhan.
Kericuhan terjadi saat sejumlah pemegang kendaraan berplat merah, mulai dari kepala desa, pegawai kecamatan dan pegawai PNS lainnya, akan memasuki pintu gerbang menuju Setda Pangandaran. Mayoritas dari pembawa kendaraan ingin saling mendahului dan tidak mau mengantri, sehingga kericuhan tidak bisa dihindarkan.
Pegawai dari Kecamatan Padaherang, Tahyudin, Jum`at (10/04/2015), mengatakan, dirinya bersama pegawai yang bertugas membawa kendaraan, sudah sejak pagi hari, sekitar pukul 08.00 WIB, menunggu dan mengantri proses pemeriksaan. Dan sayangnya, proses pemeriksaan baru bisa dilakukan pada sekitar pukul 14.00 WIB.
“Para pengantri ricuh karena tidak sabar, dan terjadilah aksi dorong pintu gerbang. Sebab, kami tidak tahan menunggu di luar. Sudah menunggu dari pagi tapi tidak juga diperiksa,” kata Tahyudin.
Permintaan para pengantri tersebut tidak digubris oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas menjaga pintu gerbang. Tidak selang emosi para pengantri tersulut sehingga menimbulkan sedikit kericuhan.
Kejadian tersebut langsung menyedot perhatian Sekretaris Daerah (Sekda) Pangandaran, Mahmud, SH.,MH. Mahmud langung menuju lokasi dan berusaha menenangkan para pegawai yang akan mengikuti proses pemeriksaan. (Mad/R4/HR-Online)