Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-Dengan akan berhentinya kucuran dana dari Global Fund (GF) sebagai lembaga donor dalam penanganan HIV-AIDS di Indonesia pada pertengahan 2015 nanti, maka para pengidap penyakit menular tersebut terancam susah mendapatkan obat antiretroviral (ARV), jika pemerintah daerah tidak mengambil alih kelola program tersebut, termasuk para penderita HIV-AIDS di Kota Banjar.
“Kami menganggap, kondisi tersebut jelas menjadikan alih kelola program. Dalam hal ini, tentu Pemkot Banjar harus memberikan dukungan anggaran guna melanjutkan biaya pengobatan warga Banjar yang mengidap HIV-AIDS,” kata Pengelola Program Yayasan Mata Hati, Drs. Aam Hamdan, saat ditemui harapanrakyat.com, usai menggelar pertemuan bersama kepala desa dan pihak pemerintahan kecamatan se-Kota Banjar, Rabu (15/04/2015), bertempat di RM. Primarasa.
Dengan kata lain, lanjut Aam, Pemkot Banjar harus mulai mempersiapkan diri untuk mendanai secara penuh biaya obat dan perawatan terhadap sejumlah ODHA yang tercatat sebagai warga Kota Banjar.
“Begitu pula kelanjutan kerja kita yang melakukan pendampingan ODHA akan terhenti. Sebab, ya itu tadi, kami tak akan mempunyai anggaran,” tandasnya.
Bilamana pemerintah kota nantinya mampu menganggarkan melalui APBD, dan pihaknya, dalam hal ini LSM Mutiara dan LSM Viaduct, diberi kepercayaan untuk melanjutkan kegiatan yang sudah berjalan, Aam menyatakan kesiapannya. Bahkan, pihaknya pun siap bergandengan dengan LSM lainnya, dan akan terus bergerak dengan para kader.
“Kalau pun tidak, ya tidak apa-apa. Namun, kami mengingatkan jangan malah LSM peduli HIV-AIDS yang baru terbentuk yang mendapatkan anggaran,” katanya.
Karena, pihaknya lah yang selama ini telah berupaya melakukan sosialisasi sekaligus pendampingan terhadap ODHA, termasuk awal mula mencari hingga memiliki data pengidap HIV-AIDS di Kota Banjar. (Nanang/R3/HR-Online)
){kind=link}