Berita Ciamis (harapanrakyat.com),- Menghadapi kelangkaan dan mahalnya beras saat ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak bisa serta merta melakukan operasi pasar beras murah. Pemerintah harus juga berkoordinasi dengan Badan urusan Logistik (Bulog). Namun begitu, Bulog pun tidak bisa menekan kenaikan harga beras dengan cepat, karena sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bulog memiliki aturan sendiri.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa Bc.IP.,M.Si., seusai menggelar reses, di Dapil X, Senin (2/3/2015) lalu. Agun mengatakan, saat ini banyak aturan pada lembaga negara termasuk pemerintah daerah untuk bekerja maksimal melayani masyarakat.
Dengan adanya hal tersebut, kata Agun, menyulitkan dan membatasi ruang gerak pemerintah daerah. Berbagai masalah terutama masalah sosial menjadi lambat ditangani. ”Saat ini terjadi masalah krusial di masyarakat dengan adanya kelangkaan beras, harga beras terus naik dan pemerintah tidak bisa berbuat cepat karena banyak aturan menyulitkan serta membatasi ruang gerak pemerintah daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut Agun menuturkan, selain menyediakan raskin, Bulog pun malah dijadikan BUMN yang berorientasi profit. Menurut Agun, saat ini beras sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar.
Alasannya, kata Agun, persoalan pangan, dalam hal ini beras, berhubungan dengan hidup hajat orang banyak. “Masalah pangan yang menjadi hajat hidup orang banyak itu dikuasai negara, bukan diserahkan pada mekanisme pasar. Dan yang terjadi monopoli perdagangan,” ucapnya.
Tambah Agun, peraturan-peraturan yang seperti ini harus bisa dibenahi di negara ini. Kalau tidak dibenahi bisa bangkrut seperti halnya Yunani. Dia mencontohkan, Yunani adalah salah satu negara yang pertama menerapkan Demokrasi. Karena dalam menerapkan peraturan yang terlalu liberal, termasuk leiberalisme Ekonomi, sekarang negara tersebut dalam ambang kebangkrutan.
”Kami lihat bangsa ini sudah tidak sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan republik Indonesia dan Bineka tunggal ika. Dan jangan sampai negara ini seperti Yunani yang mengarah pada demokrasi Liberal,” tuturnya. (DSW/Koran-HR)
,- Menghadapi kelangkaan dan mahalnya beras saat ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak bisa serta merta melakukan operasi pasar beras murah. Pemerintah harus juga berkoordinasi dengan Badan urusan Logistik (Bulog). Namun begitu, Bulog pun tidak bisa menekan kenaikan harga beras dengan cepat, karena sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bulog memiliki aturan sendiri.){kind=link}