Banjar, (harapanrakyat.com),- Wakil Walikota Banjar, drg. H. Darmadji Prawirasetya, M.Kes., menginstruksikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjar, agar menyurati kembali semua OPD, dan menekankan untuk hadir di kegiatan Musrenbang desa/kelurahan.
Hal itu terkait adanya sorotan dari masyarakat mengenai banyaknya OPD yang tidak hadir dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang tingkat desa/kelurahan. Sekalipun ada yang hadir, namun tidak mengikuti sampai acara selesai, sehingga warga tidak bisa mengetahui rencana program pembangunan yang dilaksanakan setiap OPD.
“OPD penting hadir di sini untuk menjaga agar program usulan dari warga tidak tumpang tindih dengan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan setiap OPD,” kata Darmadji, ketika ditemui HR, saat memantau pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Muktisari, Kec. Banjar, Senin (19/01/2015).
Darmadji juga menegaskan, bahwa dari empat bidang program kegiatan yang ada, jangan hanya berkutat memprioritaskan pada bidang fisik saja, tapi harus lebih mengarah pada bidang lain, terutama pemberdayaan masyarakat atau memperkuat SDM.
Keempat bidang itu meliputi, kesehatan, pendidikan sosial budaya, ekonomi dan infrastruktur. Dengan demikian, yang harus diarahkan dalam Musrenbang sekarang ini adalah upaya meningkatkan daya beli masyarakat.
Darmadji juga tidak menyalahkan, jika sampai saat ini masih banyak usulan dari masyarakat yang berkutat pada bidang fisik. Namun, usulan tersebut harus diimbangi perubahan mindset dari masyarakatnya sendiri, supaya memperhatikan akselerasi pencapaian IPM. Terutama kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat serta SDM aparatur pemerintahan.
“Dengan begitu, akselerasi pencapaian pembangunan dapat berimbang dari berbagai sektor pembangunan, sebagaimana visi Kota Banjar,” tegas Darmadji.
Selain OPD, anggota DPRD pun dituntut harus mampu mengawal dan membantu warga agar dapat merealisasikan usulan prioritas dari daerah pilihanya masing-masing.
Anggota DPRD Kota Banjar, Sutopo, mengatakan, memang setiap anggota dewan harus bisa hadir untuk mengawal, begitu pula OPD untuk memberi penjelasan mengenai program kegiatan yang akan dilaksakan di desa/kelurahan.
“Itu penting agar tidak terjadi tumpang tindih antara yang dikerjakan OPD dengan melalui anggaran desa atau kelurahan,” ujar Sutopo. (Nanks/Koran-HR)
