Ilustras dana bantuan hibah. Foto: Ist/Net
Pangandaran, (harapanrakyat.com),-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, merasa prihatin terhadap kinerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (DKPK) Kabupaten Pangandaran. DPRD menilai DKPK kurang profesional dan mesti mendapat evaluasi, termasuk personil di dalamnya.
Solihudin, Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Selasa (6/1/2015), menyatakan kekecewaan pihaknya terhadap DKPK. Kekecewaan tersebut dipicu karena bantuan untuk sejumlah kelompok tani yang tidak bisa dicairkan.
Menurut Solihudin, pihaknya memperoleh laporan dari salah seorang anggota kelompok dari Desa Cibuluh, Kecamatan Kalipucang yang mendapat surat dari DKPK soal masalah pencairan dana bantuan tersebut. Di lain sisi, yang bersangkutan juga mendapat pertanyaan yang sama dari sejumlah anggotanya.
Pasalnya, kata Solihudin, dalam sebuah acara, yang bersangkutan menjadi salah satu penerima secara simbolis bantuan yang diserahkan oleh Penjabat Bupati Pangandaran. Tapi faktanya, bantuan itu belum bisa dicairkan.
“Secara tidak langsung, DKPK juga melecehkan Penjabat Bupati dan masyarakat. Karena yang kelompok tahu, bantuan itu dari Penjabat Bupati,” ucapnya.
Selain itu, kata Solihudin, pada perganitan tahun, pihak bank mengadakan lembur sampai pagi. Namun DKPK hanya menyerahkan sederetan berkas pengajuan rekening untuk ditransfer. Namun akibat banyaknya yang harus diselesaikan, hal tersebut tidak tergarap pihak bank dan pihak DKPK sendiri setelah menyimpan berkas lalu pulang. (Mad/Koran-HR)
,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, merasa prihatin terhadap kinerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (DKPK) Kabupaten Pangandaran. DPRD menilai DKPK kurang profesional dan mesti mendapat evaluasi, termasuk personil di dalamnya.){kind=link}