Banjar, (harapanrakyat.com),- Terkait OPD di lingkup Pemkot Banjar Jawa Barat yang tidak hadir dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat desa/kelurahan, juga menjadi sorotan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di desa dan kelurahan.
“Ini jelas kami pertanyakan, kenapa mereka bisa tidak hadir dan tidak ada keterangan alasan ketidakhadiranya. Kami menyanyangkan, padahal diundangnya sesuai kapasitasnya, mereka juga mempunyai program pembangunan,” kata LPM Kelurahan Muktisari, Jejep, kepada HR, Senin (19/01/2015).
Hal itu jelas programnya harus masuk dalam perencanaan di Kelurahan. Lantaran, LPM sendiri tidak menghendaki lembaga tersebut tidak mengusulkan rencana pembangunan, tapi realisasinya nanti pada pelaksanaannya. Jangan sampai ada rencana kegiatan dan anggaran siluman.
“Tetap harus ada koordinasi yang jelas, melaporkannya dalam sebuah forum seperti ini. Karena, hadirnya OPD dan memberikan penjelasan itu akan memudahkan warga dalam mensinkronisasikan usulannya,” ujar Jejep.
Pendapat serupa dikatakan Ketua LPM Kel. Bojongkantong, Elan Rasdian. Pihaknya menyesalkan ketidak hadiran sebagian OPD, sebab tidak alasan bagi OPD untuk tidak hadir dalam acara Musrenbang, terlebih saat Musrenbang tingkat kecamatan.
“Bagaimana kita mau mengetahui pembangunan yang akan dilaksakan OPD kalau dari OPD-nya sendiri tidak hadir. Padahal itu penting bagi warga sebagai acuan dalam membuat usulan. Terlebih pembangunan di desa pada tahun 2015 ini dari anggaran yang akan diterimanya sekitar 2 miliar rupiah, 1,5 miliarnya untuk dikerjakan bidang fisik oleh cipta karya,” pungkas Elan. (Nanks/Koran-HR)
