Foto: Ilustrasi/Net
Pangandaran, (harapanrakyat.com),-
Sedikitnya 3000 massa yang mengatasnamakan Koalisi Pangandaran Bersatu akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Pangandaran, Kamis (11/12/2014). Dalam unjuk rasa tersebut, mereka akan meminta beraudensi dengan Penjabat Bupati Pangandaran, Endjang Naffandy dan disaksikan oleh seluruh Anggota DPRD Pangandaran.
Wakil Ketua Koalisi Pangandaran Bersatu, Arif Budiman, mengatakan, aksi yang akan diikuti oleh ribuan warga Pangandaran dari perwakilan 10 kecamatan itu, bermaksud mempertanyakan kinerja Pj. Bupati Pangandaran, Endjang Naffandy, selama hampir 2 tahun memimpin DOB Pangandaran.
Pasalnya, lanjut Arif, selama hampir 2 tahun Pangandaran menjadi daerah otonom baru, sama sekali tidak ada perubahan yang berarti, terutama dalam bidang pelayanan.
“Kami menilai semangat pemekaran yang salah satunya ingin mendekatkan pelayanan masyarakat hingga saat ini belum terasa. Karena beberapa pelayanan, seperti KTP, KK, akta kelahiran dan SPPT belum bisa dilayani oleh Pemkab Pangandaran,” tegasnya, kepada HR, Selasa (09/12/2014).
Arif mengungkapkan, belum optimalnya pelayanan masyarakat di beberapa OPD di lingkungan Pemkab Pangandaran tak lepas dari kinerja Pj. Bupati sebagai puncuk pimpinan birokrasi.
“Makanya, kami ingin mempertanyakan kepada Pj. Bupati soal buruknya pelayanan di beberapa OPD Pemkab Pangandaran. Kami sebagai warga Pangandaran, tentunya sangat pantas mempertanyakan hal tersebut. Karena dulu kami berjuang ingin mekar dari Ciamis, salah satunya ingin dimudahkan dan didekatkan dari segi pelayanan,” tegasnya lagi.
Selain menyoroti soal pelayanan, tegas Arif, pihaknya pun akan mempertanyakan sejumlah isu yang saat ini tengah berkembang di Kabupaten Pangandaran. “ Namun, kami saat ini belum bisa mempublikasikan kepada media terkait isu selain soal masalah pelayanan. Nanti saja akan kami ungkapkan langsung saat melakukan audensi dengan Pj. Bupati,” katanya.
Arif pun meminta kepada Pj. Bupati agar hadir dalam audensi tersebut. Menurut Arif, sesuai kesepakatan dengan seluruh perwakilan kecamatan, apabila Pj. Bupati tidak hadir pada acara audensi, maka pendemo akan mengalihkan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Pangandaran.
“Rencananya kami akan membawa 3000 massa dalam aksi unjuk rasa tersebut. Namun, setelah kami melakukan konsolidasi dengan masyarakat di seluruh kecamatan, tampaknya massa yang akan hadir dipastikan lebih dari 3000,” ucapnya.
Ketua DPRD Sementara Kabupaten Pangandaran, Iwan M. Ridwan, mengatakan, pihaknya mempersilahkan siapapun untuk menyalurkan aspirasinya ke Gedung DPRD. Namun, dia berpesan, dalam melakukan unjuk rasa harus dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kami sudah mendapat pemberitahuan bahwa akan ada aksi unjuk rasa pada hari Kamis (09/12/2014) di Gedung DPRD Pangandaran. Namun, kami meminta selama unjuk rasa nanti dilakukan secara tertib dan jangan melakukan tindakan anarkis,” tegasnya, kepada HR, Selasa (09/12/2014). (Ntang/Koran-HR)