Jakarta, (harapanrakyat.com),- Suhu politik di internal DPP Partai Golkar jelang Musyawarah Nasional (Munas) IX semakin memanas. DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) diduga memiliki skenario untuk mendorong kembali Bos Bakrie Grup ini sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut.
Hal itu dikatakan Politisi Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, di Jakarta, Senin (10/11/2014). Dia mengungkapkan, skenario yang dirancang kubu Ical, dikabarkan akan menggiring pemilihan ketua umum dengan cara aklamasi. Sebelum skenario itu dijalankan, kata dia, DPP Partai Golkar akan membuat persyaratan yang mempersulit kandidat calon ketua umum untuk maju.
“Syaratnya (kandidat calon ketua umum) harus mendapat dukungan dari 10 DPD Provinsi dan 30 persen DPD Kabupaten/Kota. Persyaratan itu jelas sebagai upaya untuk menjegal calon lain bisa maju,” tegasnya.
Agun mengungkapkan, skenario itu diputuskan dalam rapat konsultasi nasional. Pada rapat tersebut, diputuskan akan diselenggarakan Rapim terlebih dahulu di Yogyakarta pada tanggal 17 – 19 November. Dan sebelumnya akan diadakan lagi rapat konsultasi nasional dengan para ketua DPD provinsi se- Indonesia di Bali.
“Seluruh Ketua DPP saat ini sudah diminta bahan laporan pertanggungjawaban di Munas. Yang dalam skenario mereka, akan menggelar Munas pada tanggal 27 November di Bandung,” katanya.
Menyikapi hal itu, Agun menegaskan, dirinya berpandangan bahwa langkah itu sebagai sikap mau menang sendiri dengan cara-cara yang tidak demokratis. Menurutnya, dengan mempersiapkan bahan Munas untuk diputuskan di Rapimnas, dimana persyaratan untuk dapat maju jadi Ketua Umum harus mendapatkan dukungan 10 DPD prov dan 30 persen DPD kab/Kota, jelas merupakan cara-cara penakut.
“Mereka seperti tidak siap berlaga, hingga harus menggunakan cara-cara kotor dengan memotong kesempatan orang lain. Saya menduga ini sebagai upaya agar salah satu calon nyelonong sendirian, yang ujung-ujungnya aklamasi,” tegasnya.
Untuk menyikapi hal itu, lanjut Agun, para Inisiator Gerakan Regenerasi Kepemimpinan Partai Golkar akan bertemu dengan Dewan Pertimbangan dan para calon Ketua Umum. Hal itu dilakukan untuk mendesak diadakan rapat Pleno DPP guna membahas dan memutuskan waktu dan jadwal Munas harus sesuai dengan AD/ART.
“Munas itu tidak hanya memilih Ketum, tapi juga memutuskan hal-hal strategi berkenaan dengan tantangan 5 tahun kedepan atau masa depan partai Golkar, pemerintahan dan Negara menuju Cita cita Proklamasi 1945,” pungkasnya. (Bgj/R2/HR-Online)