Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Setiap aparatur pemerintah desa di Kota Banjar harus mempersiapkan pengelolaan keuangan yang baik, terkait akan diterimanya dana bantuan lebih dari Rp.2 miliar atas diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik (PMPDKBPol) Kota Banjar, Wawan Gunawan, SP., M.Si., kepada HR, di ruang kerjanya, Senin (15/09/2014).
“Selain kami sebagai salah satu stakeholder yang harus mempersiapkannya, terlebih aparatur pemdes dari sekarang harus dipersiapkan tentang pengelolaan keuangan. Sebab, jika manajemen pengelolaan keuangan yang baik tidak dipersiapkan, nanti kepala desa itu sendiri yang bisa kelabakan,” katanya.
Karena, mengelola dana sebesar Rp.2 miliar lebih bukan perkara mudah, apalagi saat ini belum semua perangkat desa paham mengenai pelaporan penggunaan dana APBN tersebut. Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa bagi aparatur pemdes di Kota Banjar. Kegiatan tersebut rencananya akan digelar pada bulan Oktober mendatang.
Wawan mengatakan, dikaitkan dengan diberlakukannya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, tentu membutuhkan pelaporan yang jelas. Selain itu, perlu diperhatikan oleh pemdes dalam menggunakan anggaran adalah transparansi, serta pengelolaan keuangan. Jangan sampai di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penggunaannya.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sistem Informasi Manajemen Desa, harus di kembangkan untuk memperbaiki layanan, dan tata kelola pemerintahan desa. Namun saat ini masih menunggu regulasi dari pusat, seperti halnya Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
“Nah, mengenai kewenangan Sistem Informasi Manajemen Desa ada di DPKAD Kota Banjar untuk penindaklanjutannya. Karena bukan kami saja sebagai stakeholder yang harus mempersiapkannya,” pungkas Wawan. (Nanang/Koran-HR)
