Foto: Ilustrasi
Ciamis, (harapanrakyat.com),-
Realisasi keterserapan APBD 2014 Kabupaten Ciamis, hingga bulan Juni atau semester 1 masih di kisaran 30 persen. Dari jumlah APBD sekitar Rp. 2 triliun, anggaran yang terserap baru di kisaran Rp. 630 miliar. Hal itu tampaknya menjadi sorotan dari berbagai kalangan. Mereka menilai masih banyaknya anggaran yang belum terserap, akibat kinerja aparatur di Pemkab Ciamis lemah.
Aktivitas Nahdatul Ulama (NU), Kabupaten Ciamis, Maulana Sidik, mengungkapkan, lemahnya keterserapan anggaran tersebut, berdampak pada banyaknya program kerja di Pemkab Ciamis yang belum berjalan.
“Kami menilai kondisi ini menunjukan kinerja buruk bagi pemerintahan di Ciamis, baik eksekutif maupun legislatif. Legislatif tentunya gagal dalam melakukan tugas pengawasannya. Bahkan, kondisi ini bisa dikategorikan sebagai rapor merahnya Pemkab Ciamis setelah masa transisi dari bupati lama (Engkon Komara) ke bupati baru (Iing Syam Arifin). Hal ini tentunya perlu segera dievaluasi,” katanya, Selasa (06/08/2014).
Sidik menambahkan, dari informasi yang diperolehnya, masih rendahnya keterserapan anggaran itu disebabkan masa transisi kepala daerah, ditambah tahun ini bertepatan dengan tahun politik. Namun, kata dia, hal itu mestinya tidak perlu dijadikan alasan yang mendasar.
“Pemilu kan sudah lama berlalu. Jangan dijadikan alasan bahwa dengan adanya pemilu ikut memengaruhi keterserapan anggaran. Yang jelas, pemerintah sekarang ini tidak mampu menyerap anggaran untuk kesejahteraan masyarakat melalui program kerjanya,” tegasnya.
Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Ciamis, Asep Roni, membenarkan bahwa saat ini baru sekitar 30 persen anggaran yang baru terserap. Menurutnya, hal itu harus menjadi catatan bagi Pemkab Ciamis untuk mengevaluasi kinerjanya.
“Hingga bulan Juni atau semester 1, minimalnya anggaran yang sudah terserap di kisaran 60 persen dari total anggaran yang disahkan. Terus terang, kami khawatir dengan kondisi ini, karena waktu yang efektif di anggaran murni hanya sekitar dua bulan ke depan,” ujarnya.
Menurut Asep, dampak dari terlambatnya penyerapan anggaran ini berimbas ke sejumlah program pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Karena hingga saat ini masih banyak program pembangunan yang belum berjalan. Akibat kondisi ini, tentunya masyarakat yang dirugikan, karena lambat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.
“Saat ini masih banyak proyek pembangunan yang belum dilelang. Karenanya, kami akan segera memanggil Pemkab untuk mempertanyakan alasan lemahnya keterserapan anggaran ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis, Toto Marwoto, menjelaskan, anggaran yang belum terserap hanya bantuan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi (Pemprov). Sementara penyerapan anggaran dari APBD Ciamis sudah di atas rata-rata.
Menurut Toto, belum terserapnya anggaran bantuan Pemprov, karena anggarannya belum turun ke kas daerah Ciamis. Karena, menurutnya, untuk mencairkan anggaran bantuan tersebut, ada sejumlah proses dan tahapan yang perlu memakan waktu cukup lama.
“Untuk mencairkan anggaran bantuan Pemprov, harus menempuh dulu tahap verifikasi. Adanya tahapan-tahapan ini yang membuat waktunya tampak lama,” terangnya, kepada HR, Selasa (05/08/2014).
Namun demikian, lanjut Toto, untuk penyerapan APBD Ciamis hingga saat ini masih wajar dan tidak ada kendala yang berarti. “ Kalau menghitung keselurahan APBD memang benar akan tampak banyak anggaran yang belum terserap, karena anggaran dari bantuan provinsi yang turun ke Ciamis sangat besar. Tetapi, bantuan provinsi itu belum turun ke kas daerah Ciamis dan masih dalam tahap proses pencairan,” terangnya. (Bgj/Koran-HR)
