Jalan Lingkar Selatan yang berada di Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Foto: Subagja Hamara/HR
Ciamis, (harapanrakyat.com),-
Pemkab Ciamis tengah melakukan pemetaan kawasan Jalan Lingkar Selatan yang berada diantara Kecamatan Cijeungjing dan Kecamatan Ciamis. Pemetaan tersebut dilakukan sebagai langkah pengembangan wilayah perkotaan.
Dalam pemetaan tersebut, dibagi dalam dua kawasan, yakni kawasan industri dan kawasan perumahan. Daerah Bojongmengger hingga Handapherang, Kecamatan Cijeungjing akan diplot sebagai kawasan industri. Sementara dari daerah Benteng hingga Panyingkiran, Kecamatan Ciamis akan diplot sebagai kawasan perumahan.
Hal itu diungkapkan Bupati Ciamis, H. Iing Syam Arifin, kepada HR, pekan lalu. Menurut Iing, pihaknya akan kembali menghidupkan jalan Lingkar Selatan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. ” Mulai tahun 2015, kita akan memulai pembenahan di sepanjang jalur Lingkar Selatan,” katanya.
Iing mengatakan, pembenahan Jalan Lingkar Selatan tidak hanya memperbaiki sarana infrastruktur jalannya saja, tetapi sekaligus akan dipetakan pengaturan kawasannya. ” Namun, meski di Lingkar Selatan yang berada di Kecamatan Cijeungjing diplot sebagai kawasan industri, bukan berarti kami akan mengembangkan industrialisasi besar-besaran di daerah tersebut,” terangnya.
Iing menambahkan, industri yang dimaksud, yakni industri skala menengah yang tidak mengganggu terhadap lingkungan sekitar. Dia berharap, dengan banyak berdirinya industri skala menengah di kawasan tersebut, bisa membantu dalam penyedian lapangan pekerjaan bagi masyarakat Ciamis, khususnya warga sekitar.
“Di Jalan Lingkar Selatan yang berada di daerah Bojongmengger hingga Handapherang banyak terdapat lahan kosong yang jauh dari rumah penduduk. Di samping itu, saat ini sudah berdiri beberapa perusahaan bidang industri di daerah tersebut. Jadi, sangat cocok apabila dijadikan kawasan industri,” ungkapnya.
Iing mengungkapkan, untuk menghidupkan Jalan Lingkar Selatan, pihaknya memiliki serangkaian agenda, diantaranya akan membangun jembatan di perbatasan Kabupaten Ciamis- Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing dengan Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya. Selain itu, direncanakan juga akan dilakukan pelebaran jalan dan pembukaan akses baru.
“Pembangunan jembatan tersebut tentunya sangat penting, karena akses dari kawasan Ciamis kota ke daerah Kabupaten Tasikmalaya, masih mengandalkan jembatan kereta api Cirahong,” katanya.
Selain tujuan untuk menghidupkan Jalan Lingkar Selatan, lanjut Iing, rencana pembangunan jembatan itu pun sebagai langkah antisipasi. Karena diperkirakan 5 atau 10 tahun ke depan kondisi jembatan Cirahong sudah tidak layak dilalui kendaraan.
“Jembatan Cirahong itu dibangun ketika zaman Belanda. Semakin lama sering dilalui kendaraan, tentunya ketahanannya akan berkurang. Jika ketahanannya sudah berkurang, PT KAI sebagai pemilik, dimungkinkan akan menutup jembatan Cirahong agar tidak dilalui kendaraan bermotor,” ujarnya.
Dengan begitu, kata Iing, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Pemkab Tasikmalaya untuk membangun jembatan baru sebagai akses langsung antara kedua daerah tersebut.
“Bupati Tasik pun sangat respon dengan usulan pembangunan jembatan tersebut. Karena kedua wilayah akan saling diuntungkan apabila jembatan itu sudah berdiri. Dan hingga saat ini belum ada jembatan penghubung milik pemerintah daerah di daerah tersebut,” terangnya.
Disinggung soal pembukaan akses baru di Jalan Lingkar Selatan, Iing mengatakan, apabila dilakukan pelebaran jalan, memang ada konsekuensi harus membuka akses baru, terutama di beberapa titik yang badan jalannya sempit. “ Tapi terkait membuka akses baru, itu baru wacana. Karena hal itu berkaitan dengan pembebasan lahan milik masyarakat. Yang pasti, kita ingin mencoba membenahi, agar Jalan Lingkar Selatan bisa difungsikan dengan baik,” ujarnya.
Iing menambahkan, apabila infrastruktur jalan Lingkar Selatan sudah memadai setelah dilakukan pembenahan, maka pihaknya akan menyerahkan pengelolaannya ke Pemprov Jabar. “Kami sebenarnya sudah dari dulu meminta Pemprov agar mengelola jalan Lingkar Selatan. Tapi Pemprov menolak, karena kondisi jalannya belum layak untuk menjadi jalan provinsi. Makanya kita benahi dulu, kemudian kita coba serahkan lagi ke Pemprov,” pungkasnya. (Bgj/Koran-HR)
