Oleh : Subakti Hamara
Pada tahun ini, tepatnya pada 9 Februari 2014, kita insan media memperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN) ke 68. Dimana bertepatan pula dengan genderang pertempuran kancah perpolitikan di negeri ini dimulai.
Tema HPN menitikberatkan wacana independensi media, yang mana menjadi perdebatan pada HPN tahun lalu. Setelah sebelumnya industrialisasi media menyeret para pemilik modal besar untuk masuk, dan kebanyakan dari mereka merupakan para pelaku politik di negeri ini.
Dengan masuknya para Bandar-bandar besar yang juga pelaku politik praktis menguasai industri media, memang sedikit memberikan angin segar bagi para pekerja media, bila semata dilihat dari terpenuhinya fasilitas hidup pekerja media.
Tetapi, itu akan semakin mencederai profesionalisme media, dimana media telah diseret kedalam industri, sebagai sebuah bentuk Just Bussines. Padahal, media di era sekarang telah berfungsi sebagai pilar ke 4 dalam kehidupan berdemokrasi.
Media bila diperbolehkan sebagai wakil pembaca, bisa juga diartikan sebagai wakil rakyat. Dimana, peran media yang utama adalah berfungsi sebagai watchdog (anjing penjaga).
Namun, di era reformasi ini, media telah menjadi wakil rakyat dan watchdog dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Sejumlah tulisan dan acara di layar kaca telah menjadi panduan masyarakat dalam menentukan sikap berdemokrasinya. Media juga telah berperan sebagai pengawas dari penegakkan hukum yang tengah gencar dilakukan.
Mengingat hal itu, bila secara konsep dan juga dilihat dari sisi profesionalitas. Media bukanlah termasuk dalam kategori sebuah “pabrik”, yang mana hanya mementingkan keuntungan sebagai tujuan utama.
Makna tema HPN ke 68 tahun ini, tentunya jangan pula untuk melupakan bahwa media adalah sebuah industri. Akan tetapi, akan lebih tepat bila tema Pers Sehat, Rakyat Berdaulat itu, diartikan sebagai; Media adalah sebuah industri. Industri media adalah industri idealisme sekaligus bisnis.
Kenapa begitu?. Sebab, dengan menjamurnya media saat ini tidak menutup kemungkinan munculnya para bromoncorah pekerja media gadungan. Dan hal itu telah terlihat jelas didepan mata para jurnalis sejati.
Tidak sedikit dari mereka telah mencederai nilai-nilai sakral para jurnalis yang kita kenal sebagai wartawan di Indonesia. Mudahnya mendirikan sebuah usaha penerbitan media menjadi boomerang juga bagi wartawan yang telah menjalankan kaidah-kaidah jurnalistik.
Penerbitan media yang tak mengurus para wartawannya dengan baik dan benar, tentunya akan berimbas terhadap profesionalitas wartawan. Fenomena itu ternyata tidak hanya terjadi di daerah saja, tetapi terjadi secara meluas dan masif beberapa tahun ini.
Tingkah-tingkah aneh para pekerja Pers gadungan itu memang sering membuat jengkel dan geram berbagai kalangan masyarakat. Dan itu juga yang membuat saya acapkali menjadi sasaran pertanyaan berbagai pihak.
Dengan nada konotasi penegasan; saya pun menjelaskan bahwa seorang wartawan itu memiliki kode etik dalam mencari berita dan penulisannya. Tapi, fakta kejadian dan pengaduan dari sejumlah kalangan, seakan apa yang saya jelaskan tak sebanding dengan fakta yang mereka temukan dan rasakan.
Fakta nyata itu tak menyurutkan sejumlah organisasi profesi kewartawanan. Seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai wadah profesi wartawan tertua di Indonesia, terus meningkatkan profesionalitas anggotanya dengan berbagai program yang tengah dijalankan.
Para anggota PWI saat ini diwajibkan minimal lulusan strata 1 atau sarjana. Dan mereka diwajibkan mengikuti sejumlah pelatihan sesuai dengan status keanggotaannya. Dimulai dari anggota muda hingga anggota biasa dan luar biasa, anggota PWI juga diharuskan mengikuti sebuah uji kompetensi.
Langkah-langkah itu memang belum cukup untuk membendung derasnya media diseret menjadi hanya sebuah industri, bak layaknya sebuah pabrik, dan pekerja Pers sebagai buruh Pers.
Pers yang diharapkan menjadi industri idealisme dan juga memiliki sisi profit atau bisnis, akan semakin jauh api dari pangganngnya, bila sejumlah media dan wartawanannya hanya mengejar dan menginginkan posisi sebagai kaum Hedonisme.
Atau juga, Pers diseret kepada tindak-tindakan yang tak mengindahkan kaidah-kaidah jurnalistik. Pers bila dibiarkan terbenam dalam masa kelam seperti itu, justru bukan tidak mungkin suatu saat Pers yang berperan sebagai pilar ke empat, sebagai pilar watchdog akan runtuh. Bila itu terjadi, mungkinkah rakyat berdaulat?.
Maka tak berlebihan juga, kalau hingga saat ini rakyat Indonesia belum berdaulat atas bangsanya, lebih dikarenakan Pers yang belum sehat. Pers yang sehat tidak dapat terwujud dari peran masyarakat. Dengan demikian, bantulah Pers untuk sehat, maka niscaya rakyat berdaulat, semoga!. ***
