Gedung Islamic Center Ciamis
Ciamis, (harapanrakyat.com),-
Setelah menggelar audensi dengan DPRD dan Pemkab Ciamis, Senin (18/11), terkait permasalahan status dan pengelolaan Gedung Islamic Center Ciamis, Forum Mubalig Ciamis (Formuci) berencana akan melakukan gugatan uji materil ke Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) terhadap SK Bupati Ciamis yang mewajibkan infaq bagi PNS untuk dana pembangunan Islamic Center.
Ketua Formuci Ust. Dede Surahman, mengatakan, gugatan tersebut dilakukan menyusul adanya keganjilan pada status dan pengelolaan Gedung termegah di Kabupaten Ciamis tersebut. Akibat dari terbitnya SK Bupati itu, disinyalir jadi pemicu terjadinya keganjilan tersebut.
Menurut Dede, pihaknya menduga ada pelanggaran pasal 28 point a Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada implementasi SK Bupati tersebut. [Baca: Status dan Pengelolaan Gedung Islamic Center Ciamis Ada Keganjilan?]
Pada pasal itu disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriditkan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain.
“Kita menduga akibat munculnya SK Bupati tersebut mengakibatkan golongan tertentu mendapat keuntungan dari Gedung Islamic Center ini. Golongan tertentu yang dimaksud dalam hal ini, yakni Yayasan Pusat Kajian Islam Ciamis (YPKIC) sebagai pengelola Gedung IC,” ujarnya, Selasa (19/11).
Disamping itu, lanjut Dede, diperparah lagi dengan ketidakjelasan status dan pengelolaan pendapatan dari Gedung Islamic Center yang dikelola oleh YPKIC. Sementara dana pembangunan Gedung IC bersumber dari dana infak PNS dan dibangun di atas tanah milik negara.
“Yang kita maksud status Gedung IC ini tidak jelas, yakni milik siapakah gedung termegah di Ciamis ini? Apakah milik YPKIC atau Pemkab Ciamis? Ataukah ada MoU antara Pemkab Ciamis dengan YPKIC terkait bagi hasil Gedung Islamic Center ini? Hal itu menjadi pertanyaan kami, “ ujarnya.
Menurut Dede, menyusul keberadaan Gedung IC yang belakangan dikelola semakin komersil, diduga sebagai penyebab terjadinya alih fungsi yang seharusnya gedung itu untuk acara dakwah islam, malah menjadi gedung serbaguna yang kerap digunakan kegiatan di luar kegiatan keagamaan. “ Kita mempersalahkan SK Bupati ini, untuk meruntut ke belakang mencari akar masalah, sehingga menyebabkan komersialime dan alih fungsi dari Gedung IC tersebut, “ ujarnya.
Dede juga menegaskan, pihaknya menuntut Pemkab Ciamis untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan gedung tersebut. “ Kita meminta Pemkab untuk mencabut status pengelolaan IC yang diklaim oleh YPKIC dan dikembalikan kepada umat yang hak pengelolaannya diatur melalui musyawarah, “ ujarnya.
Kedua, lanjut Dede, pihaknya meminta Pemkab untuk tegas melakukan pembatasan fungsi atau penggunaan Gedung IC untuk disesuaikan dengan nilai-nilai keislaman. Ketiga, diadakan audit oleh auditor independent terhadap keuangan islamic center. Keempat, menghapuskan tarif sewa gedung dan diganti dengan infaq pemeliharaan yang nilainya tidak ditentukan.
“Dan terakhir, hak pengelolaan tanah di komplek IC harus dikembalikan kepada Keluruhan Kertasari sesuai dengan UU No 3 tahun 2004 Bab XI pasal 21 pont 2, “ ujarnya.
Sementara itu, Asda I Pemkab Ciamis, Drs. Endang Sutrisna, mengatakan, pihaknya menyambut baik aspirasi dari Formuci dalam rangka perbaikan sistem dan pengelolaan Gedung IC. “ Kita akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut. Dan yang pasti, kita berharap adanya tuntutan tersebut bisa menghasilkan solusi terbaik untuk keberlangsungan Gedung IC,” ujarnya, Selasa (19/11).
Dihubungi terpisah, Pengurus YPKIC, Otong Husni Taufik, SIP, M.Si, saat dikonfirmasi HR, Selasa (19/11), belum bersedia memberikan keterangan terkait sorotan yang dialamatkan kepada yayasan tersebut. Menurut Otong, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan rapat internal di jajaran pengurus YPKIC untuk menyikapi tuntutan yang disuarakan oleh Formuci. (es/Koran-HR)
