Penjabat Bupati Pangandaran, Endjang Naffandi. Foto: Dokumentasi HR
Pangandaran, (harapanrakyat.com),-
Menanggapi kritikan yang dilontarkan Anggota DPRD Ciamis, Iwan M. Ridwan, Penjabat Bupati Pangandaran, Endjang Naffandi, menegaskan, meski jarang berkomunikasi dengan Bupati Ciamis, dirinya sering berkomunikasi dengan Sekda Ciamis dalam membahas urusan antara kabupaten induk dengan daerah pemekaran.
“Kalau Pak Bupati berhalangan, saya sering berkomunikasi dengan Pak Sekda. Jadi, urusan komunikasi antara Pemkab Ciamis dengan Pemkab Pangandaran, tidak ada masalah, “ ujarnya, ketika dihubungi HR via telepon selulernya, Selasa (8/10).
Namun, Endjang mengakui bahwa saat ini banyak permasalahan koordinasi yang belum singkron antara Pemkab Ciamis dengan Pemkab Pangandaran.
“Tidak singkron di sini, akibat munculnya perbedaan persepsi mengenai pemahaman peraturan. Seperti contoh soal tunjangan daerah pejabat Pemkab Pangandaran, yang menurut aturan masih harus dibayar oleh kabupaten induk. Tetapi persepsi dari Pemkab Ciamis berbeda. Persepsi yang berbeda pun terjadi pada anggaran bantuan desa untuk di wilayah Kabupaten Pangandaran, “ terangnya.
Menurut Endjang, pihaknya pernah melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD Ciamis dari wilayah Kabupaten Pangandaran. Hal itu dilakukan untuk meminta bantuan agar perbedaan persepsi yang terjadi antara Pemkab Ciamis dengan Pemkab Pangandaran bisa segera diselesaikan.
“Kalau saya boleh berpendapat, baiknya DPRD Ciamis memfasilitasi pertemuan antara Pemkab Ciamis dengan Pemkab Pangandaran untuk mencari solusi menyusul adanya perbedaan persepsi terkait anggaran. Kalau kami, bertemu seminggu sekali dengan Pemkab Ciamis pun siap. Kita sebenarnya tidak ada masalah,” ujarnya.
Sementara itu, Tokoh Masyarakat Kabupaten Pangandaran, H. Abdul Gopar, malah mempertanyakan tudingan Anggota DPRD Ciamis, Iwan M. Ridwan, yang mengatakan bahwa Pj Bupati Pangandaran jarang melakukan koordinasi dengan Bupati Ciamis.
“Yang menjadi pertanyaan saya, Anggota DPRD Ciamis tahu dari mana Bupati Ciamis jarang koordinasi atau katakanlah tidak harmonis dengan Bupati Ciamis? Ini kan aneh. Dia (Anggota DPRD) sudah konfirmasi belum ke Bupati Ciamis, apakah benar Pj. Bupati jarang koordinasi, “ katanya.
Kalau pun terjadi permasalahan terkait pelimpahan anggaran dari Pemkab Ciamis ke Pemkab Pangandaran, lanjut Opang—sapaan akrab Abdul Gopar—seharusnya DPRD Ciamis yang memfasilitasi hal itu. “ Artinya, Anggota DPRD Ciamis itu tidak perlu berwacana di media. Seharusnya dia cepat bergerak memfasilitasi dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Jangan malah membuat kegaduhan dengan memunculkan wacana, “ tegasnya. (Syam/Bgj/Koran-HR)
