Penjabat Bupati Pangandaran, Endjang Naffandi, saat melantik sejumlah pejabat eselon II Pemkab Pangandaran, beberapa waktu lalu. Foto: Dok HR
Pangandaran, (harapanrakyat.com),-
Tokoh Masyarakat Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran, Muklish, meminta Pj Bupati Pangandaran segera melakukan koordinasi dengan Badan Administrasi Kepagawaian Negara (BAKN) untuk melakukan evaluasi terhadap struktur birokrasi Pemkab Pangandaran. Hal itu dilakukan menyusul munculnya sejumlah permasalahan pasca pelimpahan dan penempatan pejabat yang dilakukan beberapa waktu lalu.
Muklish menjelaskan, sejumlah permasalahan yang muncul pasca pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Pangandaran, menandakan bahwa adanya ketidakberesan dalam pelimpahan dan penempatan pejabat yang dilakukan Pemkab Ciamis, Pemkab Pangandaran dan Pemprov Jabar.
Sebelumnya, pasca pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Pangandaran menyisakan sejumlah permasalahan, diantaranya terkait PNS yang sudah tercatat sebagai Caleg (Calon Anggota Legislatif) ikut dilantik, ada pejabat eselon II yang diduga sebelumnya tidak lulus asisment, masih adanya kekosongan di jabatan eselon II, hingga munculnya isu 14 pejabat meminta kembali dipindahkan ke Pemkab Ciamis.
Muklis yang juga Dewan Pakar Paguyuban Masyarakat Pakidulan (PMP) ini, mengungkapkan, melakukan evaluasi terhadap struktur birokrasi Pemkab Pangandaran dengan menggandeng BAKN merupakan langkah tepat dan solusi untuk mengakhiri sejumlah permasalahan pasca pelantikan.
“Nanti setelah dilakukan evaluasi akan terlihat dimana titik kesalahannya. Namun, hasil evaluasi tersebut nantinya harus segera diperbaiki oleh Pj. Bupati,” kata Muklis yang juga seorang Dosen di salah satu perguruan tinggi di Jogyakarta ini, kepada HR, pekan lalu.
Muklis juga mengungkapkan, di daerah otonom baru harus terbentuk sebuah pemerintahan yang berkualitas. Karena dalam kurun waktu dua tahun pasca diresmikan wilayah tersebut, Pemkab setempat akan disibukan dengan pekejaan persiapan pemerintahan definitif dan perencanaan program pembangunan.
“Artinya, perlu SDM birokrasi yang berkualitas dan pemerintahan yang kondusif, agar seluruh agenda pemerintahan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kalau kondisinya seperi ini, saya pesimis agenda kerja bisa tercapai dalam kurun waktu 2 tahun ke depan,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, H. Supratman, B.Sc, mengaku pihaknya pun sudah melakukan masukan kepada Pj. Bupati terkait sejumlah permasalahan pasca pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Pangandaran, termasuk memberikan masukan terkait permasalahan lainnya yang saat ini tengah hangat dibicarakan.
“Masukan tersebut sebagai langkah kami dalam mengawal tujuan pemekaran Pangandaran. Ketika tampak sedikit melenceng dari tujuan pemekaran yang dilakukan Pemkab Pangandaran, kami pun langsung mengingatkan, “ ujarnya, kepada HR ketika dihubungi via telepon selulernya, Rabu (28/8).
Namun, Supratman tidak sependapat apabila permasalahan yang muncul pasca pelantikan pejabat Pemkab Pangandaran harus dievaluasi oleh lembaga BAKN. “ Itu telalu jauh sekali. Kalau ada sedikit kekurangan, ya wajar saja. Namanya juga pemerintahan baru berdiri, pasti tidak akan lepas dari kekurangan, “ terangnya.
Menurut Supratman, semua pihaknya pun tidak terus menyoroti kekurangan pemerintahan di bawah pimpinan Pj. Bupati Endjang Affandi, karena pencapaian kinerja positif pun sudah banyak ditoreh selama pemerintahan yang baru berjalan selama 1 bulan lebih tersebut.
Hingga berita ini ditulis, HR belum berhasil menghubungi Penjabat Bupati Pangandaran, Drs. H. Endjang Affandi. Ketika dikonfirasmi via telepon selulernya, Rabu (28/8), tidak diangkat. Mencoba mengkonfirmasi via SMS (pesan pendek) pun, tidak dibalas. (Syam/Koran-HR)
