Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Penjabat (Pj) Bupati Pangandaran, DR. Drs. Endjang Naffandi, M.Si, melontarkan perumpamaan saat mencurahkan kekecewaannya terhadap kinerja PNS di Pemkab Pangandaran yang dianggapnya belum berjalan optimal.
Jika diibaratkan, ungkap Endjang, ada sebagian pejabat di Pemkab Pangandaran yang saat bertugas di Pemkab Ciamis selalu merasakan “mata air”, tetapi ketika dipindahtugaskan ke Pangandaran dia merasa mendapat “air mata”.
“Artinya, saya meminta kepada seluruh PNS jangan menjadi beban ditugaskan di Pemkab Pangandaran. Jangan sampai merasa mendapat “air mata” bertugas di sini. Karena sebagai PNS harus siap ditempatkan dimana saja, “ ujarnya Endjang, saat memberikan sambutan pada acara halal bil halal di Keluarga Besar PGRI Kabupaten Pangandaran, belum lama ini.
Endjang menambahkan, dirinya pun sebelumnya bertugas di Pemprov Jabar sebagai Kabiro Umum Pemerintahan.” Tetapi, ketika mendapat amanat harus bertugas sebagai Pj Bupati, saya malah bangga dan cinta tanah air Pangandaran, juga tidak lantas Pangandaran ini menjadi “air mata”,” ujar Endjang sembari tersenyum.
Sementara itu, menyusul adanya pengaduan dari masyarakat bahwa pelayanan di Pemkab Pangandaran belum berjalan optimal, salah satunya terkait masalah perijinan, Pj. Bupati Pangandaran, Endjang Naffandi, dalam sepekan ini terus melakukan pemantauan ke sejumlah kantor OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
Endjang mengatakan, di saat seluruh OPD sudah terbentuk di Pangandaran, seharusnya pelayanan masyarakat harus sudah berjalan.
“Apabila ada pejabat yang menolak melayani masyarakat, ya harus saya ingatkan bahwa OPD dan pejabatnya sekarang sudah ada, kenapa harus ditolak?,” ujarnya, kepada HR, saat dia melakukan pemantau ke Dinas Parawisata, Perindagkop dan UMKM, pekan lalu.
Endjang mengungkapkan, pelayanan masyarakat harus menjadi prioritas utama, karena jika menilik tujuan pemekaran DOB Pangandaran, bahwa masyarakat ingin mendekatkan pelayanan.
“Ada pengaduan masuk, bahwa ada pejabat di sini mengarahkan urusan pelayanan masyarakat harus ke Pemkab Ciamis. Di Pangandaran kan sudah ada pelayanan, kenapa harus diarahkan ke Ciamis,” gerutu Endjang.
Menurut Endjang, mestinya pejabat mengambil langkah kreatif dan inovatif jika mendapat kesulitan dalam menjalani tugasnya, apalagi yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. (Syam/Koran-HR)
