Foto Ilustrasi/Foto: Istimewa ROL/Net
Parigi, (harapanrakyat.com),-
Menyusul pemberitaan HR minggu kemarin (edisi 339) terkait Micka Marlina warga Dusun Sukasari Desa Cikohkol Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis yang hampir menjadi korban penipuan pencaloan CPNS, hal serupa dialami US, warga Dusun Babakan Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang telah lama menjadi korban penipuan percaloan CPNS. Dia mengadukan permasalahanya ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
US mengatakan, dirinya sudah lama ingin menyelesaikan permasalahan ini namun merasa pesimis karena setelah mengadukan masalahnya tersebut ke UPTD Pendidikan Kecamatan Parigi pada Maret lalu tidak direspon.
“Saya telah lama menjadi korban penipuan pencaloan CPNS, kejadiannya 2007 silam, tetapi baru mau melaporkan hal ini ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran”.
Diakui US, meski praktik pencaloan tersebut telah lama terjadi, tetapi dia ingin masalah ini cepat selesai. Penyelesaian masalah secara kekeluargaan telah diupayakan namun menemui jalam buntu, akhirnya dia ingin menyelesaikannya secara kedinasan.
“Kemarin, Senin, (16/9) saya melapor secara tertulis ke Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran, dan penasaran melihat reaksi dari dinas bagaimana tindaklanjutnya. Saya berharap Disdik segera menindak oknum kepala sekolah yang telah menjanjikan untuk membantu saya dalam pengangkatan CPNS,” kata US.
US berkisah, pada 2007, seorang kepala sekolah berinsial IS di lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran meminta uang sejumlah Rp. 100 juta dengan iming-iming akan dibantu dalam pengangkatan PNS.
“Setelah uang saya serahkan pada IS dan AJ. Namun SK pengangkatan PNS saya tidak kunjung datang. Akhirnya saya meminta kembali uang tersebut, namun hingga saat ini baru sebagian yang mereka bayar. Sisa hutang mereka sebesar Rp. 87 juta akan saya tuntut secara kedinasan,” ungkapnya.
Di tempat terpisah, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pangandaran Agus Satriadi mengatakan, mekanisme penyelesaian kasus seperti ini harus dibina dari tingkat bawah, dan inspektorat berperan sebagai aparatur pengawas internal untuk melakukan upaya preventif sebelum naik ke ranah hukum.
“Jadi saya sarankan kepada para PNS yang mempunyai masalah silahkan diselesaikan dulu di tingkat bawah, apabila sudah di BAP nanti kita monitor sampai sejauh mana penyelesaian masalah tersebut, jika memang pada akhirnya terbukti si PNS tersebut melakukan kesalahan maka akan dikenakan sangsi sesuai dengan PP 53 tentang Disiplin PNS. ” kata Agus. (Syam/Koran-HR)
